Ini adalah hasil surveynya. ketidakpuasan tertinggi adalah pada cara polisi menangani kasus korupsi. Nilainya mencapai 78,4 persen. Penanganan lalu lintas
76,6 persen, penanganan pencurian kendaraan 67 persen, penegakkan hukum dan HAM 58 persen dan narkoba 53,2 persen. Penanganan premanisme 53,2 persen dan penanganan sara 40 persen. Publik juga menilai reformasi
kepolisian gagal 61,2 persen. Persepsi adanya keterlibatan penyimpangan dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 74 persen, keterlibatan dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi 75,8 persen, keterlibatan dalam pungutan liar 61,6 persen, keterlibatan dalam perdagangan narkoba 59,2 persen, dan keterlibatan melakukan penyiksaan dalam penyidikan 49,4 persen. Persepsi kemampuan penyelesaian kasus mafia hukum 58,2 persen dan keterlibatan praktek mafia hukum 65,8 persen.
Hasil survey ini merupakan hasil pengamatan dan pengalaman langsung maupun tidak oleh para warga jakarta yang dijadikan subjek kuisoner. Ketidakpuasan ini menjadi sebuah gambaran nyata apa yang dialami oleh warga Jakarta. Meskipun tidak semua warga Jakarta disurvey, hasil ini diyakini menjadi persepsi representatif warga Jakarta.
Hasil survey ini menjadi sebuah kritik keras kepada Mabes Polri. Polri, yang bertugas melindungi dan melayani masyarakat, dipersepsikan memberikan perlindungan dan pelayanan yang kurang memuaskan. Ketidakpuasan ini bisa membuat tingkat kepercayaan publik kepada institusi polri pun menurun. Kredibilitas dan integritas polri menjadi sorotan dalam survey ini. Jika ini benar maka polri harus segera berbenah sebelum masyarakat menjadi apatis dengan polri.
Apa tanggapan polri mengenai hasil survey ini? Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Ketut Yoga Ana mengatakan bahwa polri akan menguji hasil survey tersebut dan tidak akan langsung percaya. Rencananya polri akan melibatkan para ahli untuk membuktikan kebenaran survey ini. Polri sendiri terus melakukan pembenahan agar masyarakat menjadi puas atas pelayanan polri. Beliau juga menambahkan bahwa polri terus mendapatkan masukan dan kritik dari lembaga-lembaga yang ada dalam survey yang mereka lakukan. Namun, semua survey harus dibuktikan kebenarannya.
Menurut saya hasil survey imparsial sedikit banyak dapat menggambarkan persepsi rakyat Indonesia. Meski harus tetap disurvey, saya meyakini bahwa apa yang dialami warga Jakarta juga dialami oleh warga di daerah lain. Ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian dapat dilihat dengan mulai maraknya main hakim sendiri dan tawuran antar warga. Buruknya kinerja kepolisian membuat warga malas melapor ke kepolisian dan memilih media untuk menyampaikan laporannya. Jika polri tidak serius dalam melakukan reformasi dan pembenahan maka instabilitas keamanan akan terganggu dan warga tidak lagi merasa nyaman.
Bagaimana jika survey dilakukan kepada "warga" kompasiana? Apakah anda puas dengan kinerja polri?
Silahkan nyatakan pendapatmu. Salam ketidakpuasan pada polri.
