Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini akan semakin sibuk dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Baru-baru ini KPK menetapkan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.
"Setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik, ditemukan dua alat bukti yang cukup kemudian disimpulkan bahwa RBS, Bupati Tapanuli Tengah, sebagai tersangka," ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya, Rabu, 20 Agustus 2014. (Tempo.co)
Jika KPK mampu membuka kotak pandora yang dipegang Akil, maka bisa dijamin pemberantasan korupsi semakin massif dan para kepala daerah semakin takut untuk menjadi kepala daerah mengandalkan suap. Efek jeranya akan semakin meluas dan akan mampu menurunkan tingkat tindakan korupsi di Indonesia. Hebatnya, hal ini akan membuat anggaran pemerintahan semakin banyak yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Karena itu, Akil harus didesak agar mau membuka semua suap yang diterimanya dan menyeret semua orang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka bersama. Akik harus ditolong dan bahkan dilindugi karena bisa saja jadi sasaran tembak orang-orang yang tidak senang.
Kemungkinan besar jika pernyataan pakar hukum Tata Negara, Refly Harun, 15 Desember 2010 lalu terbukti bahwa ada suap di MK dan dugaannya Akil Mochtar jadi penerimanya, maka bisa ditarik jauh rentang kemungkinan suap yang diterima oleh Akil. Atau jika memang benar, bisa saja menyeret hakim-hakim MK lainnya yang bisa saja juga menyeret kepala daerah yang lain.
Mari kita nantikan apa saja yang keluar dari kotak pandora yang dipegang Akil. Sehingga hal ini akan semakin memberi efek jera kepada mereka yang mencoba-coba korupsi dan semakin mengurangi hilangnya uang negara yang pada akhirnya akan semakin mensejahterakan rakyat.
Salam.
