Mohon tunggu...
KOMENTAR
Politik Pilihan

Kisruh Golkar, Perjuangan KMP Menjaga Dominasi di DPR

26 November 2014   12:39 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:49 1684 13
Persaingan dua kubu perpolitikan Indonesia saat ini yang dikenal dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyebabkan ikut terpecahnya dua partai politik. Jika sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengalami perpecahan, kini partai Golkar pun mengalami perpecahan. Perpecahan yang sebelumnya sudah terlihat jelas ketika akan memilih pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung.

Pindahnya PPP ke KIH tidak menjadi persoalan bagi kubu KMP, tetapi bagaimana jika Golkar pindah kubu ke KIH? Tentu ini menjadi ancaman besar bagi kubu KMP. Golkar adalah pemilik kursi terbanyak kedua di DPR setelah PDIP dengan 91 kursi. Jika Golkar ikut berpindah ke KIH, maka KIH akan unggul di parlemen dengan perbandingan 337 kursi melawan 223 kursi (jika demokrat konsisten masuk KMP). Perjuangan merebut pimpinan DPR RI akan sia-sia jika dalam voting kubu KMP kalah suara.

Hal inilah yang membuat pimpinan Golkar sekarang ngotot memenangkan kembali kursi kepemimpinan Golkar dengan majunya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Caketum. Bukan sekedar maju, kubu Ical juga memajukan Munas yang awalnya akan dilaksanakan pada hulan Januari 2015 ke akhir November 2014. Percepatan yang dilakukan supaya tidak terjadi komunikasi politik Caketum lain kepada DPD tingkat 1 yang sudah solid mendukung Ical.

Keberadaan Ical di Golkar sebenarnya sudah menjadi sumber perpecahan. Kegagalan memenangkan Golkar di Pileg yang dilanjutkan dengan tidak majunya Ical sebagai ketua umum partai pada ajang Pilpres membuat kecewa beberapa kader partai. Bahkan ada yang secara langsung menunjukkan dukungannya kepada pasangan Jokowi-JK yang tidak didukung oleh partai Golkar. Kekecewaan kepada Ical itulah yang akhirnya membuat para elit lain di Golkar melakukan gerakan perlawanan.

Golkar akhirnya pecah dan akan memiliki 2 Munas. Yang pertama tentu saja Munas akhir November ini di Bali dan yang kedua bulan Januari tahun 2015. 2 Munas dengan 2 kepentingan. Yang pertama ingin mempertahankan dominasi KMP, yang satu akan melanjutkan tradisi sebagai partai pendukung pemerintah dimana Wapresnya pada saat ini adalah kader Golkar.

Ical memang harus berjuang habis-habisan dalam memperebutkan posisi ketua umum pada saat ini. Meski sebelumnya sangat yakin bahwa Golkar akan tetap berada di KMP tetapi namanya politik sangat dinamis dan pergerakan partai ditentukan oleh siapa ketua umumnya.

"Salah satu rekomendasi Rapimnas (di Yogyakarta) adalah itu, dan juga rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Golkar‎ mengatakan Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih," kata Ical di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014). (Detik.com)

Kehadiran Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam kondisi Golkar yang pecah semakin menguatkan indikasi bahwa Ical harus jadi Ketum Golkar demi mengamankan posisi KMP di parlemen. Tidak tahu pasti apa sebenarnya maksud dari pertemuan Prabowo dan para petinggi Golkar kubu Ical namun yang tidak akan jauh kaitannya dengan kekisruhan yang terjadi di Golkar.

Munas Golkar adalah pertaruhan politik Ical dan Prabowo. Apalagi jika bukan strategi merebut dominasi di DPR dan dengan sekuat tenaga berusaha keras menggagalkan pemerintahan Jokowi-JK. Usaha yang dimulai dengan usaha pemanggilan pemerintah yang baru berusia sebulan beberapa hari untuk dimintai penjelasannya dan merecoki setiap program yang dilakukan pemerintah.

Apa tujuan akhir dari dominasi ini? Tentu saja untuk menjatuhkan kepercayaan publik kepada Jokowi. Sehingga pada tahun 2019 pamor Jokowi turun dan kubu KMP akan meraih kesempatan untuk kembali berkuasa. Jadi, jangan heran jika pada akhirnya Ical sangat ngotot menjadi Ketum dengan menghalalkan berbagai cara. Semua demi dominasi KMP dan demi menjungkal pemerintahan Jokowi-JK.

Semoga saja kader-kader Golkar yang lain terus memberikan perlawanan dan menghentikan manuver politik Ical dan Prabowo di parlemen demi demokrasi yang lebih baik. Dimana DPR menjadi lembaga pengawasan yang baik bukan penjegal kebijakan-kebijakan pemerintah atas dasar sentimen kepentingan politik.

Salam.

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun