Beberapa waktu belakangan ini, media baik media massa maupun media sosial gencar mengabarkan dan memperbincangkan mengenai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan lepas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Banyak yang mengartikan lepas berarti otonom atau semi otonom. Apapun istilahnya, namun seharusnya minimal bertambahnya kekuasaan atau kewenangan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada berupa pengelolaan sumber daya manusia (sdm), anggaran, dan struktur organisasi. Plus tambahan berupa kewenangan akses data perbankan yang merupakan kelaziman otoritas pajak yang telah otonom.
KEMBALI KE ARTIKEL
