Sewaktu komjen pol Budi Gunawan diusulkan sebagai kapolri oleh presiden Jokowi, banyak reaksi dari masyarakat yang menyatakan dirinya anti korupsi, antara lain ICW, Pukat UGM, Denny Indrayana dll, yang menyatakan kontra atau tidak setuju atas usul Jokowi tersebut, alasannya jelas, Budi Gunawan tersangkut rekening gendut yang pernah dibuatkan laporan hasil analisis (LHA) nya oleh PPATK dan sudah dilaporkan ke Bareskrim dan KPK.
Merespon reaksi masyarakat anti korupsi tersebut, KPK dengan gerak cepat sebelum Budi Gunawan di fit and proper test oleh DPR RI, mengumumkan BG sebagai tersangka korupsi sewaktu menjabat sebagai kabiro pembinaan SDM Mabes Polri.
Pengumuman TSK langsung dilakukan oleh duet maut pimpinan KPK ABraham Samad dan Bambang Widjajanto dengan semangat 45 nan berapi-api yang terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat sangat gemes dengan BG, mirip seperti ibu-ibu komplek yang gemes pengen nyakar dan jenggut rambut tukang sayur keliling yang suka gosipin dirinya dengan ibu-ibu lain di pojokan komplek rumah.
BG yang merasa dikrimnalisasi oleh duo pimpinan KPK AS dan BW tidak tinggal diam, ia ajukan pra peradilan atas penetapan TSK dirinya yang ia rasa mengada-ada dan dipaksakan, dan ia menduga ini ada kaitannya dengan terjegalnya AS menjadi cawapres Jokowi di pilpres 2014, karena ternyata PDIP lebih memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi, dan hitung-hitungan politik PDIP ternyata benar, pasangan Jokowi-JK menang pilpres 2014, dan Budi Gunawan dipercaya merupakan bagian dari kesuksesan Jokowi-JK di pilpres 2014.
Hasil praperadilan sudah kita saksikan bersama, majelis hakim Sarpin Rizaldi menyatakan penetapan TSK BG di KPK tidak sah, sehingga penyidikan harus dihentikan. KPK mengeksekusi putusan praperadilan PN Jaksel dengan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung RI karena KPK terbentur UU KPK yang tidak menyediakan ruang untuk penghentian penyidikan (SP3). Selanjutnya Kejaksaan Agung menyerahkan berkas BG ke Bareskrim Mabes Polri karena merupakan lembaga yang pertama menyelidiki perkara BG.
Kabareskrim Budi Waseso menyatakan "Sementara ini, penilaian kepolisian dan saksi ahli yang kita panggil, berkas ini tidak layak disebut berkas. Berkas ini tidak bisa dijadikan dasar penetapan tersangka seseorang. Itu salah satu kejujuran, keterbukaan Polri. Yang memutuskan bukan hanya polisi, melainkan juga peserta gelar itu semua. KPK menilai, jaksa menilai, PPATK menilai, semuanya. Memang sih penyidik itu independen, jangan sampai kita dibilang 'jeruk makan jeruk' ya." (http://nasional.kompas.com/read/2015/04/22/1421514/Penyidik.Polri.Simpulkan.Berkas.Kasus.Budi.Gunawan.Tak.Layak.Dilanjutkan)
Saya melihat Bareskrim Polri sudah transparan dan indenpenden dalam menyikapi dan memeriksa berkas perkara komjen pol Budi Gunawan, sampai gelar perkara yang melibatkan kejaksaan agung, KPK, PPATK, media pun akan dilakukan bareskrim, padahal sebenarnya tidak ada kewajiban melakukan itu semua.
Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya, yang mudah-mudahan bisa dibantu kompasianer yang pintar dan bijak untuk menjawabnya ;
1. Status komjen BG saat ini manusia bebas atau TSK?
Jika manusia bebas seharusnya tidak perlu didebat lagi ia mau jadi wakapolri, kepala BIN, duta besar, bahkan menteri di reshufle kabinet Jokowi mendatang.
Jika TSK maka segera tangkap dan tahan komjen BG sehingga tidak berkeliaran bebas memakai seragam polisi kemana-mana.
2. Komjen BG diprotes untuk jabatan kapolri dan wakapolri saja? Atau juga diprotes untuk jabatan lain, misal jika dimutasi jadi Kabareskrim, Kepala BNN, kepala BNPT dll, termasuk juga jabatannya sekarang Kepala Lemdikpol RI yang tak pernah saya dengar di protes oleh siapapun di Indonesia ini.
3. KPK yang sekarang dengan Plt pimpinan KPK salah satunya mantan juru bicara KPK Johan Budi tidak mempermasalahkan komjen pol Budi Gunawan diangkat sebagai wakapolri, padahal Johan Budi juga yang merupakan bagian dari KPK sewaktu dipimpin AS dan BW yang mentersangkakan BG. Bukankah ini berarti secara tidak langsung menyatakan status komjen pol BG CLEAR?
4. Kapan TSK korupsi payment gateway Mantan wamenkumham RI ditangkap dan ditahan penyidik bareskrim polri?
TSK Denny Indrayana sudah diperiksa beberapa kali dan setelah diperiksa ia bisa melenggang pulang. Saya memakluminya karena selama ini polri tidak punya pemimpin definitif, namun saat ini sudah ada kapolri dan wakapolri, sehinggga tidak seharusnya penyidik polri membiarkan seorang TSK korupsi berkeliaran bebas.
Apa penyidik tidak kuatir TSK Denny Indrayana akan mempersulit penyidikan jika dibiarkan bebas berkeliaran, walaupun sekarang sudah tidak pernah muncul bicara anti korupsi di TV lagi. Mungkin malu sama omongannya sendiri, siapa yang mau dengerin, koar-koar anti korupsi, ternyata eh ternyata korupsi juga, malah sampai 7 dugaan kasus korupsi melibatkan Denny Indrayana yang dilaporkan ke bareskrim polri.
Saya pribadi kuatir TSK Denny Indrayana akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka sebaiknya penyidik bareskrim polri segera menangkap TSK Denny Indrayana, setelah itu tempatkan satu sel bersama gembong narkoba Freddy Budiman di rutan bareskrim.
5. de jure BH kapolri, BG wakapolri, tapi BH hanya jadi bonekanya BG de factonya?
Terkait adanya dugaan matahari kembar di mabes polri, di kesempatan ini saya berani memastikan bahwa itu tidak akan pernah terjadi, dan BH tidak akan pernah menjadi Bonekanya BG. Kapolri Badrodin Haiti tegas mengatakan tentang hal ini "Tidak ada ('matahari kembar'). Saya Kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya."
Terkait anggapan BH akan jadi boneka, seorang sahabat di Pejaten memberikan jawaban menohok pas mantab ke Saya untuk menangkis kekuatiran tersebut "Memangnya Budi Gunawan wanita, atau pria melambai, koq mainannya boneka?"
Akhir kata, untuk menyudahi tulisan sederhana ini, ada pertanyaan sederhana yang silakan jawab di hati nurani masing-masing "Kalo ternyata polri lebih profesional, lebih maju, lebih integritas di bawah pimpinan duet BAdrodin Haiti dan Budi Gunawan? Ini prestasi Jokowi sekaligus menunjukan kehebatan Jokowi atau hal yang kebetulan saja?"
Selamat pagi Indonesia
