Keraguan saya akan nominal (meskipun awal) dana kampanye kedua pasangan tersebut bukan tanpa alasan. Pemilihan Presiden secara langsung yang melibatkan hampir seluruh penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih tentu mempunyai beban dari segi anggaran yang cukup berlebih. Anggaran tersebut secara umum terbagi menjadi dua yaitu untuk operasionalisasi tim sukses dengan segala perangkatnya dan (tentu) persiapan money politic. Sebagai pembanding, sebelumnya saya akan berbagi pengalaman pribadi berada di lingkaran politis level kecil sampai sedang, dalam hal ini proses demokrasi pemilihan pemimpin.
Pertama, pengalaman yang saya bagi adalah ketika saya mencalonkan diri menjadi ketua umum sebuah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Levelnya memang cukup kecil hanya setingkat daerah/ kabupaten, dengan jumlah pemilih 17 yang diwakili satu suara di setiap organ di bawahnya (tingkat universitas/ fakultas di daerah tersebut). Dalam prosesnya, meskipun tanpa money politic di dalamnya saya bersama pendukung harus mengeluarkan dana operasional kurang lebih 1 Juta. Dana operasional tersebut belum terhitung dengan dana pribadi yang dikeluarkan tim pendukung saya. Dana tersebut hanya untuk akomodasi kendaraan tim (bensin dsb), pulsa untuk komunikasi dan sekedar memberi suguhan pemilik suara di warung – warung kopi.
Beranjak lebih jauh lagi, pasca saya terpilih menjadi ketua umum dengan perolehan 9 suara. Saya mendapat kesempatan mengikuti kongres nasional organisasi yang saya ikuti. Levelnya disini sedikit naik, dan saya pada saat itu sebagai pemilik suara. Pemilihan ketua umum di tingkat nasional ini tentu membutuhkan dana lebih. Info yang berkembang menyediakan dana 1 Milyar tidaklah cukup untuk sukses menjadi pemenang. Wajar, karena acara kongres yang digelar di luar pulau jawa tentu memakan biaya lebih. Sebagai contoh, dengan jumlah pemilih yang mencapai 200 lebih dan tersebar di seluruh Indonesia, kandidat/ calon ketua umum mempunyai kewajiban mendatangkan pemilik suara yang menjadi pemilihnya. Jika ongkos akomodasi satu pemilik suara/ lembaga di tingkat daerah/ kabupaten di tanggungnya, 1 lembaga kira – kira bisa menghabiskan 2 – 3 Juta, dengan asumsi 1 lembaga ada 5 – 7 orang yang berangkat ke arena kongres. Jika di hitung dengan pulangnya, berarti sudah 4 – 6 juta. Ini masih akomodasi, belum yang lain – lain (kadang permintaan pemilik suara macam – macam). Kita ambil 1 pemilik suara habis 7 Juta untuk akomodasi, jika kandidat tersebut untuk menang butuh lebih dari 100 suara, tinggal mengkalkulasi saja 7 juta x 100 = 700 Juta. Yang perlu di ingat itu masih akomodasi, belum operasionalisasi tim sukses dan sebagainya. Dan itu belum termasuk dengan dana yang dipersiapkan untuk money politic. Pengalaman saya mengenai money poltic ini, pernah ada salah satu kandidat yang menawarkan sejumlah uang mencapai 10 juta untuk satu suara lembaga yang di bawah naungan saya. Tentu saya tolak mentah – mentah. Saya masih mempunya alumni – alumni idealis yang masih mau memberangkatkan serta memberi dana untuk saya dan pengurus saya hidup selama 1 minggu lebih di kongres tersebut. berapa ya kira – kira anggaran dananya? 1 Milyar tentu tidak cukup.
Di lain waktu, tengah tahun kemarin saya sempat menjadi bagian dari tim sukses salah satu caleg DPR RI di dapil daerah saya, meskipun pada akhirnya tidak lebih dari 2 bulan saya lebih memutuskan untuk keluar dari tim karena alasan tertentu. Jadi informasi yang saya dapat memang terbatas, tetapi saya pernah menangani pembuatan alat peraga kampanye berupa spanduk di bulan puasa menjelang lebaran tahun itu. Dapil yang membawahi dua kabupaten, dalam satu momen harus mengeluarkan dana sampai 12 Juta, ingat itu hanya bagian terkecil dan dalam satu moment saja, padahal pelaksanaannya masih satu tahun kemudian (9 April kemarin). Tidak perlu di kalkulasi lebih jauh, saya yakin semua sudah tahu akan hal ini.
Kembali ke laporan dana awal kampanye Capres – Cawapres yang akan bertarung 9 Juli nanti. Melihat realitas di atas percayakah kita dengan dana 42 milyar dan 10 Milyar tersebut? wajib percaya, karena memang masih dana awal. Jadi kita semua menunggu laporan akhir dana kampanye mereka yang di batasi sampai 6 Juli nanti. Kita menanti kejujuran mereka yang sedang berkontestasi, berapa dana yang mereka keluarkan dan bersumber dari mana dana tersebut? transparansi ini di butuhkan agar kita tidak memiliki pemimpin yang tidak jujur dan suka korup. Selamatkan Indonesia.
Jember, 6 Juni 2014