Dengan kondisi yang relatif stabil secara makro tersebut pemerintah punya kesempatan untuk juga membagi fokus kepada persoalan lain yang tak kalah pentingnya, yakni isu perubahan iklim yang suka atau tidak akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari gerak ekonomi. Karenanya pemerintah tetap dalam kerangka besarnya yakni menyeleraskan kebijakan dalam kaitan pembiayaan ekonomi hijau untuk  pembangunan yang berkelanjutan.
Isu tersebut tetap menjadi urgen karena upaya pengembangan energi hijau dan ramah lingkungan tersebut kembali mendapat tantangan berat menyusul terjadinya konflik Rusia dan Ukraina yang secara langsung membuat penggunaan energi berbasis fosil kembali meningkat drastis. Maka di tengah-tengah antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan target Nationally Determined Contribution (NDC) per 23 September 2022. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% (dari sebelumnya 29%) dengan kemampuan sendiri atau 43,20% (dari sebelumnya 41%) dengan bantuan internasional pada 2030.
"Untuk mencapai target Enhanced NDC pada 2030, Indonesia secara kontinyu memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Indonesia membentuk Indonesia Investment Authority dan sekarang telah mendapatkan investasi mencapai US$25 miliar, kemudian ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia, serta SDG Indonesia One untuk mencari dan membuka proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masa depan yang lebih hijau," papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote Speech pada acara"Green Economy Forum 2023: Realizing Sustainable Growth through Green Economy Commitment" di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Wujud aksi dari program NDC tersebut antara lain akan berwujud inisiatif bertajuk Comprehensive Investment Plan senilai US$20 miliar yang dikomitmenkan oleh G7 plus Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa. Semuanya dimaksudkan agar program  transisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia segera  direalisasikan. Sedangkan dari sisi pemerintah, terdapat sejumlah prioritas dalam  APBN  untuk proyek-proyek  dalam  mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim. Langkah agar program tersebut bisa berjalan antara lain dengan  penerapan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya," ucap Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
