KTT APEC Adopsi Penuh Bali G20 Leader's Declaration untuk Pemulihan Ekonomi Global

Rangkaian pertemuan tingkat tinggi sejak dari KTT ASEAN, G20 dan yang berpuncak pada KTT APEC 2022 melahirkan banyak kesepakatan dari negara peserta. Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang tergabung dalam tiga platform tersebut secara otomatis menempati peran strategis, menyusul keketuaan ASEAN 2023 yang mulai dijabat pasca Presidensi G20. Dengan kondisi demikian, peran Indonesia akan semakin penting dalam mendorong kolaborasi dan sinkronisasi agenda di antara ketiga forum internasional dan regional tersebut, serta dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dunia.

"Fungsi Indonesia menjadi strategis, sekaligus menjadi jembatan penghubung  terpenting antara tiga forum tersebut. Bahkan Leaders' Declaration pada forum APEC kali ini pada akhirnya mengadopsi penuh formula Leaders' Declaration G20 Bali, word by word," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sesi wawancara dengan para awak media seusai closing ceremony KTT APEC 2022 di Bangkok, Thailand, Sabtu (19/11/2022).

Airlangga Hartarto menjelaskan terdapat tarik menarik yang alot dalam pembahasan sebelum tercapainya kesepakatan bagi Leaders' Declaration pada forum APEC tersebut, sebelum akhirnya semua merujuk kepada Bali G20 Leaders' Declaration. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan kedua forum penting dunia ini yang terjadi back to back, dan deklarasi yang dicetuskan di Bali itulah yang sudah mendapat persetujuan dari 20 Negara Anggota G20, sehingga versi tersebut yang diadopsi penuh untuk deklarasi pada forum APEC.

Dari APEC Leaders' Declaration itu, pemimpin Ekonomi APEC sepakat  dengan  komitmen bersama gina merespon tantangan bersama, antara lain untuk mendukung reformasi sistem perdagangan multilateral guna menghadapi berbagai perkembangan tantangan yang muncul, serta menguatkan komitmen untuk mengatasi disrupsi rantai pasok. Kemudian, mendorong pertumbuhan yang kuat, seimbang, berkelanjutan, dan inklusif, termasuk untuk mendukung UMKM dan perusahaan rintisan (start-up). " Dari forum ini juga ada dorongan bagi  terwujudnya  multilateralisme  sekaligus mendukung kesepakatan The WTO's 12th Ministerial Conference (MC12) untuk menjadikan WTO sebagai platform di Asia Pasifik dalam  menyamakan rule of law perdagangan. Hal itu tak lain karena dari anggotanya saja, APEC merupakan 60% dari  total perekonomian dunia yang nilainya setara USD59 triliun," tutur Menko Airlangga.

Pasca KTT itu, pemimpin ekonomi APEC didorong untuk bekerjasama dan menjembatani kesenjangan digital lewat dengan memfasilitasi infrastruktur dan  peningkatkan keahlian serta literasi digital, selain juga memperkuat sektor agrikultur untuk mendukung ketahanan pangan kawasan.