Waspadai Inflasi, Airlangga Hartarto Minta TPID Identifikasi Daerah Surplus dan Defisit

 Salah satu penyebab utama naiknya inflasi adalah tidak seimbangnya antara ketersediaan barang saat permintaan pasar sedang tinggi.  Ketidakseimbangan itulah yang menjadi satu dari sejumlah pemicu naiknya harga di pasaran. Padahal, jika terdapat sinkronisasi antara pihak penyedia dan yang membutuhkan, maka gejolak harga semestinya bisa lebih tertangani, disamping masalah lain yang teridentifikasi juga menjadi unsur terjadinya masalah kenaikan tersebut.

Pada sisi lain, pemerintah juga melihat satu faktor yang turut membuat harga-harga bergejolak, padahal secara ketersediaan tidak menjadi masalah dalam memenuhi permintaan. Dalam pandangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, satu aspek lain yang dipercaya turut bisa menekan kenaikan inflasi tersebut adalah koordinasi antar pemerintah baik kota maupun provinsi. Wadah koordinasi itu sendiri sudah ada dan bekerja sejak beberapa waktu lalu yang diberi nama TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendali Infasli Daerah).

Airlangga Hartarto yang juga Ketua Tim Penanggungjawab TPIP menyebutkan jika tugas dan fungsi TPID yang dipimpin oleh para kepala daerah tersebut tak cukup hanya memantau pergerakan harga di masyarakat. Namun mereka punya tugas lain yang juga tidak kalah penting dari yang sudah digariskan. Tugas tersebut adalah melakukan identifikasi terhadap daerah-daerah yang surplus maupun yang defisit sehingga manakala satu kebutuhan di daerahnya kurang, bisa segera ditutupi daerah lain yang memiliki kelebihan. "Maka di sini para Kepala Daerah tak cuma jadi fasilitator yang baik,, namun juga melakukan kerjasama antar daerah agar target pengendalian inflasi bisa tercapai,"ujar  Airlangga Hartarto di sela-sela acara Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah untuk masalah inflasi di Jakarta, Kamis 929/9/2022).

Dikatakan lebih jauh oleh Ketua Umum Partai Golka ini bahwa, sinergi untuk pengendalian inflasi tersebut tak cuma untuk antar pemerintah daerah, namun juga Kementerian/Lembaga.
Karena harga-harga di pasaran kemungkinan bakal naik lagi pada akhir tahun. Maka  salah satu cara untuk mengantisipasi itu semua adalah dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis.

Dari sisi pemerintah melalui TPIP sejumlah langkah telah diambil. Mulai  dari penggunaan belanja tidak terduga  dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Transfer dana dari pemerintah pusat sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil), serta Alokasi Dan Insentif Daerah.

Intinya, sinergi dari TPIP dan TPID harus terus berlangsung lewat berbagai program dan langkah kebijakan yang tujuan akhirnya adalah memastikan ketersediaan barang di pasar dengan harga terjangkau oleh masyarakat yang untuk itu baru bisa terealisir jika pasokan yang pasti tersedia itu bisa terdistribusi dengan lancar.