Curang dan kecurangan yang awalnya hanya terjadi pada bidang bisnis dan interaksi sosial, agaknya telah dipergunakan pada ranah politik, kuasa, dan kekuasaan. Sehingga curang dan kecurangan hanya dimaknai sebagai menyalahgunakan kekuatan, kuasa untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta kekuasaan.
Dengan pemaknaan seperti itu, dalam konteks 'demokrasi semu,' jika ada Pemilu, puluhan tahun terjadi di Indonesia, maka yang terjadi adalah kecurangan, bukan jujur, adil, bebas, rahasia. Namun, para pelaksana Pemilu dan mereka yang berkepentingan, pasti menolak adanya kecurangan.
[Lengkap tentang Curang dan Kecurangan, KLIK].
###
Agaknya orasi dan narasi curang serta kecurangan Pemilu, dari Kelompok Pendukung Prabowo (tanpa Sandi Uno) hanyalah untuk Pilpres. Mereka tidak berteriak yang sama tentang Pemilihan Anggota DPR, Propinsi, Kabupaten, dan Kota; serta Pemilihan Senator. Entah apa penyebabnya.
Pastinya, untuk Pileg, suara PKS melonjak; secara persentasi melebihi PAN, Demokrat, dan Gerindra. Mungkin juga, keberhasilan PKS tersebut, menjadikan mereka kurang berseru tentang kecurangan Pemilu, (itu terlihat dari sebaran di Medsos. Elite PKS dan para pengikutnya, terlihat diam atau pun tidak berseru lantang).
Walau seperti itu, narasi Pemilu curang telah merambah dan bergaung ke berbagai penjuru. Dan seringkali para pendukung 'Pemilu Tidak Curang' menannggapinya secara santai, tidak serius, bahkan dengan lucu-lucuan.
Faktanya, seiring dengan tudingan Pemilu Curang, utamanya Pilpres, ada hal-hal menarik dari Kelompok Pendukung Prabowo. Misalnya,
- Djoko Santoso menyebut ada kecurangan yang TSM dan Brutal; tapi ia tidak tahu bagaimana caranya
- Tidak bisa menunjukan data dan metode perhitungan (quick count, exit poll, real count) yang berujung pada kemenangan mereka
- Hasil investigasi pewarta Kompas, ternyata di DPP Gerindra tidak ada perhitungan suara
- Lebih Lucu lagi, BPN meminta kopi C 1 Plano dari KPU. Lha, katanya punya data lengkap dan KPU melakukan kecurangan; kok minta ke minta?
- Terkait di atas, bisa bermakna BPN tidak memiliki data valid, cukup, dan memadai agar mendukung klaim kemenangan Prabowo-Sandi
