Tahapan Persekusi sebagai berikut:
1. Mentrackdown orang-orang yang menghina ulama/agama/suku/ras
2. Menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, alamat kantor/rumah
3. Aksi gruduk ke kantor/rumahnya oleh massa
4. Dibawa ke polisi dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP
Seharusnya persekusi tidak dilakukan karena bila mengacu pada proses hukum yang benar (process due of law)
apabila menemukan posting menodai agama atau ulama/SARA:
1. Melakukan somasi
2. Melakukan mediasi secara damai, bukan digruduk massal
3. Bila mediasi tidak berhasil, melaporkan ke polisi
4. Mengawasi jalannya pengadilan agar adil
Jika aksi-aksi persekusi dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius terhadap demokrasi; sehingga yang terjadi adalah
- proses penegakan hukum berdasarkan tekanan massa
- tidak ada kepatuhan hukum padahal Indonesia adalah negara hukum
- tidak terlindunginya warga negara karena absennya asas praduga tak bersalah
- terancamnya nyawa target karena tindakan teror
- mengancam kebebasan berpendapat
Oleh karena itu, SAFEnet mendesak:
1. Kapolri melakukan penegakan hukum yang serius pada tindakan persekusi atau pemburuan sewenang-wenang yang dilakukan segelintir pihak
2. Menkominfo melakukan upaya meredam persekusi yang memanfaatkan media sosial karena melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi
3. Pemerintah Indonesia memberi perlindungan kepada orang-orang yang menjadi target dari persekusi, karena setiap orang harus dijamin dan dilindungi dengan asas praduga tak bersalah serya terhindar dari ancaman yang membahayakan jiwanya.
