Hal itu semata-mata dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan oleh para siswanya. Peraturan yang kadang dipandang 'gila' bahkan kalau dihubungkan dengan HAM. Pastilah akan dianggap melanggar HAM. Tapi bagi otoritas propinsi Jilin sendiri, mungkin secara selengekan mereka akan bilang: so what gitu lho.
Pemerintahan komunis China tentu punya alasan tersendiri sehingga beberapa kebijakan seringkali tidak sejalan dengan kebijakan negara-negara yang menyebut dirinya sebagai 'pemegang supremasi hukum dan HAM'. Sebab bagi China, (mungkin) negara-negara itu tidak lebih brengsek dibandingkan dengan negaranya.
Maka kebijakan apapun yang memberikan kemanfaatan bagi negeri China, meskipun tidak lazim, akan dijalankan dengan penuh kedisiplinan. Tentu saja diharapkan agar mendapatkan output yang terbaik bagi negeri itu.
Lalu bagaimana dengan Anda, melihat dengan kacamata keindonesiaan kita?
