Dewasa ini perubahan alokasi anggaran untuk subsidi BBM selalu berubah-ubah, sudah 15 kali pemerintah menaikkan harga BBM dan sudah yang kesekian kalinya pula masyarakat Indonesia dipaksa untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pemerintah, entah itu alasannya karena harga minyak dunia sedang naik, atau malah harga dunia sedang turun-pun pemerintah tetap menaikkan harga BBM dengan janji-janji seperti meningkatkan infrastruktur lain serta tambahan anggaran untuk bidang lain dalam APBN. Kalau diingat-ingat tentu apa yang Jokowi katakan sama seperti yang SBY katakan 2013 lalu. Pertama, Harga BBM naik untuk peningkatan infrastruktur dan kegiatan lain yang lebih produktif. Kedua, diberinya BLT yang berubah menjadi BLSM dan saat ini berubah menjadi kartu keluarga yang tercatat miskin untuk diberikan kompensasi bulanan sebesar Rp. 200.000,- lebih besar Rp. 50.000,- dari zamannya SBY. Dan ketiga, pemerintah tidak bisa menekan naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain. Pada akhirnya kebijakan SBY menambah 500.000 masyarakat miskin di Indonesia di tahun berikutnya. Bagaimana Jokowi?.
