Kudeta Militer Myanmar 2021: Dari Pemilu ke Krisis Nasional

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 terjadi setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, memenangkan pemilihan umum pada 8 November 2020. Kemenangan ini tidak diterima oleh militer Myanmar yang mengklaim bahwa pemilu tersebut diwarnai kecurangan. Mereka menuduh NLD melakukan berbagai pelanggaran, termasuk impor ilegal alat komunikasi dan tindakan korupsi. Tuduhan-tuduhan ini dijadikan alasan oleh militer untuk menggulingkan pemerintah sipil yang sah.

Terjadinya Kudeta
Kudeta tersebut terjadi pada 1 Februari 2021, dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Militer mengambil alih kekuasaan setelah Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP/ )), yang merupakan partai politiknya militer, mengalami kekalahan besar dalam pemilu 2020. Militer beralasan bahwa pemilu tersebut penuh dengan kecurangan, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Pengamat dan organisasi pemantau pemilu independen seperti Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (Asian Network for Free Elections/ANFREL) menyatakan bahwa pemilu berlangsung transparan dan akuntabel.

Respon Internasional
Kudeta ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengecam bahwa tindakan militer tersebut sebagai serangan langsung terhadap transisi demokrasi Myanmar. Uni Eropa, Turki, dan Dewan Keamanan PBB juga mengecam kudeta ini. Selain itu, beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar dengan harapan bisa mengembalikan pemerintahan demokratis.