Pendirian yayasan oleh lembaga pemerintah telah membawa berbagai konsekwensi hukum. Sebagian keuangan negara telah "dipisahkan", dalam artian bahwa uang negara itu telah dialih fungsikan. Negara tidak lagi berhak mengatur uang negara yang telah dipisahkan itu. Uang tersebut telah menjadi milik yayasan.
Padahal, seperti diketahui juga oleh orang banyak, yayasan kadang masih menggunakan fasilitas, baik sarana maupun prasarana milik negara. Kedudukan lembaga pemerintah sebagai pendiri yayasan umumnya diketuai oleh istri pejabat yang bersangkutan. Misalnya yayasan darmawanita dari suatu departemen dikepalai oleh istri menteri dari departemen tertentu. Struktur Keorganisasiannya juga mengikuti apa yang ada di lembaga pemerintah.
Namun yayasan yang mempunyai kewenangan publik tertentu, sering disalah gunakan, atau dikaburkan fungsinya. Sehingga yayasan digunakan untuk menumpuk keuangan dengan fasilitas dan orang2 yang ada di lembaga pemerintah itu.
Bukan hanya di lembaga pemerintah, swasta juga telah sering merubah suatu yayasan yang tujuannya sosial menjadi komersil. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yayasan yang mengelola baby sitter, pembantu rumah tangga, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (yang ini memang sudah jadi PT) menjadi yayasan yang komersil. Bahkan lebih komersil dari PT.
Sebagian masyarakat mengira bahwa yayasan itu bebas pajak. Padahal seharusnya kalau tujuannya sudah mencari keuntungan, walaupun itu yayasan, maka seharusnya juga ada pajak yang ditarik dari yayasan.
Lalu, mengapa SBY (keluarganya) membentuk yayasan ?
Apakah akan mengikuti jejak pak Harto yang punya banyak yayasan untuk mengeruk dana bagi kepentingan diri dan keluarganya ?
Ini cuma pertanyaan, yang dapat menjawab hanya SBY sendiri dan keluarganya ?
Untuk memberantas korupsi, haruskah SBY menutup semua yayasan yang kepengurusannya dipegang oleh istri atau anaknya ?
Bagaimana pendapat anda ?
