Pertama-tama, keuangan publik Islam menekankan pada konsep keadilan distributif. Melalui instrumen keuangan syariah, dana publik dialokasikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok yang kurang mampu. Hal ini menciptakan kesetaraan ekonomi dan mengurangi disparitas sosial yang seringkali mewarnai sistem keuangan konvensional.
Selanjutnya, prinsip keuangan Islam juga menekankan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana publik, transparansi menjadi landasan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Keberlanjutan keuangan publik Islam memerlukan mekanisme yang memastikan setiap transaksi dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab, menjauhkan diri dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Adapun aspek ketiga yang perlu ditekankan adalah investasi berkelanjutan. Keuangan publik Islam merangsang investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial dalam investasi, menjadikan pembangunan ekonomi tidak terlepas dari keberlanjutan lingkungan.
Namun, tantangan yang dihadapi oleh keuangan publik Islam tidak dapat diabaikan. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan manfaatnya bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kerjasama antarlembaga dan negara juga menjadi kunci untuk memastikan implementasi keuangan publik Islam mencapai hasil yang optimal.
Dengan menjembatani prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat modern, keuangan publik Islam bukan hanya sekadar alternatif, melainkan fondasi yang membangun jalan menuju masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Melalui komitmen bersama, keuangan publik Islam dapat menjadi pionir dalam membentuk masa depan ekonomi yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama.
