Panitia Khusus Angket Pelindo yang di motori oleh Rieke Dyah Pitaloka. ( PDI-P.) memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah . Salah satu rekomendasinya adalah agar Presiden menggunakan hak preogratifnya untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Saya sebut Rekomendasi yang sangat salah sasaran, nampaknya Dewan harus lebih mengetahui fungsi legislatif dan pokok - pokok tugas sesuai legislasi,
bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari PKS ( yang tidak ikut di serta elit PKS ke istana untuk menemui Jokowi. ) mengingatkan bahwa ada konsekuensi bila pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Mengingatkan boleh saja, tapi mencampuri tentu tidak di perbolehkan, karena eksekutif dan legislatif Dua ranah yang berbeda. Seperti hal'nya di atas DPR ( pansus memberikan Rekomendasi tersebut.)
KEMBALI KE ARTIKEL
