Sejak runtuhnya Orde Soeharto, Indonesia memasuki masa untuk memilih dalam sejarah ke Indonesiaan. Dan negara ini memilih untuk memasuki era reformasi, dimana demokrasi menjadi pilihan masyarakat bangsa ini. Masyarakat madani dan media akhirnya bisa menjajaki kebebasannya. Jika tercapai kemajuan teratur dalam memenuhi ketiga criteria Barrington moore dalam laporan World Bank, untuk membangun demokrasi yaitu: penetapan pengecekan-pengecekan efektif terhadap para penguasa yang sewenang-wenang, penggantian aturan-aturan timpang dengan aturan-aturan yang adil dan jujur, dan partisipasi rakyat biasa dalam pembuatan pelbagai aturan – Indonesia dengan bergulirnya waktu bisa muncul sebagai demokrasi yang kuat dan berfungsi.Maka pada pemilu tahun 1999 bisa dibilang sebagai transisi demokrasi. Dimana ada peluang untuk menata kembali kehidupan politik, ekonomi dan hukum. Tuntutan ini dikenal sebagai agenda reformasi yang antara lain penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, mengadili mantan presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwi fungsi ABRI, serta pemberian otonomi seluas-luasnya.
Indonesia pada masa 1999 (mungkin hingga kini) memiliki reputasi internasional yang buruk dari segi perkorupsian. Tingkat korupsi diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang banyak dikeluarkan oleh beberapa lembaga, salah satunya oleh Transparancy International. Lembaga ini telah menerbitkan IPK semenjak tahun 1995 yang setiap tahunnya mengurutkan negara-negara didunia berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis
Gambar di bawah menunjukkan tingkat IPK dari 0-10 di seluruh negara, dimana dimulai dari warna kuning untuk yang index korupsinya paling rendah (very clean) dengan nilai 9-10 lalu terus turun menjadi warna merah tua dengan nilai 0 - 0.9 (highly corrupt).
