"600 anggota TNI sdh tiba di Timika utk jaga trans Papua. Pak @jokowi lebih prioritaskan Trans Papua daripada ribuan rakyat yang mengungsi ketakutan? Apa benar rakyat Papua tak penting bagi negara, yg penting adalah kekayaan Papua?" cuit akun @WenePapua1 pada 9 Maret 2019 lalu.
Gejala Militerisme Jokowi
Suatu hal yang ditunjukkan selama 17 tahun sejak wilayah itu diberikan status "Otonomi Khusus" adalah bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur saja tidak cukup. Jokowi gagal memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.
Oleh sebab itu, demi ambisi menuaikan janji lewat program kerja "Nawacita," yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, mau tidak mau Jokowi wajib merampungkan target pembangunan jalan seluas 1.066 km di masa pemerintahannya ini.
Pengambilalihan pembangunan infrastruktur oleh pihak militer memperlihatkan gejala militerisme Jokowi yang makin kental. Pengiriman personel tambahan TNI ke Papua pasca serangan bukan tidak mungkin akan berujung pada diberlakukannya kembali Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua, seperti di masa Orde Baru. TNI sendiri memastikan tidak akan melakukan Operasi Militer di Papua, namun siapa yang tahu seperti apa konflik ini akan berkembang.
Kecenderungan militerisme Jokowi belakangan juga tampak lewat keputusan untuk memperpanjang usia pensiun TNI. Hal ini tentu saja akan meningkatkan jumlah perwira TNI aktif, yang nantinya bisa saja berpotensi mendorong kembalinya Dwifungsi TNI. Belum lagi peristiwa penangkapan aktivis Robertus Robert hanya karena menyanyikan lagu plesetan Mars ABRI.
Aktivis Dandhy Laksono menilai, pembagunan proyek Trans Papua lebih dekat dengan kepentingan militer dan investasi, sehingga kerap kali luput melihat masalah sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di Kawasan tersebut. "Benar Filep Karma, trans Papua lebih dekat dengan isu militer dan investasi daripada sosial ekonomi warga," ujar Dandhy lewat akun Twitter @Dandhy_Laksono pada Sabtu, 9 Maret 2019 lalu.
