Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah status hukum spa menjadi bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional memunculkan riak kontroversi di tengah masyarakat. Di permukaan, putusan ini tampak sebagai langkah strategis untuk mengangkat nilai kearifan lokal sekaligus mendukung sistem kesehatan berbasis tradisi. Namun, di balik narasi yang tampak mulia ini, muncul pertanyaan tajam: apakah ini benar-benar langkah maju, atau justru sebuah upaya manipulasi hukum demi mempermudah legalisasi bisnis dengan reputasi buram?
KEMBALI KE ARTIKEL
