Fasilitas Transportasi Publik : Investasi Negara yang Ditinggalkan

Permasalahan utama mengenai transportasi yang dihadapi oleh pemerintah republik Indonesia yaitu berkaitan dengan tingginya angka kemacetan yang terjadi. Peristiwa ini disinyalir disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang tidak berimbang dengan kapasitas jalan yang diberikan. Banyaknya kendaraan yang memadati jalanan, utamanya kendaraan pribadi, seringkali menjadi kambing hitam penyebab kemacetan yang terjadi khususnya pada kota-kota besar. Fasilitas publik, seperti angkutan kota, bis, monorail dijadikan sebagai solusi alternatif pengurai kemacetan yang berada dijalanan. Pemerintah membangun fasilitas transportasi adalah untuk mengakomodasi masyarakat dari sisi mobilitas. Diberdirikannya lembaga pemerintah yakni DAMRI merupakan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal transportasi.

Namun kenyataannya, acapkali sebuah fasilitas transportasi di kota besar tidak melakukan perawatan kendaraan sebagaimana mestinya. Hal remeh seperti ganti oli, umur mesin, dan cat mobil menjadi nomor kesekian dari perhatian. Maka sebuah transportasi umum yang awalnya dibangun untuk publik kehilangan image. Kendaraan pribadi menjadi kebutuhan, sebab transportasi umum menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Dalam hal ini, wanita khususnya, memiliki andil khusus untuk menomorsatukan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan baik dari segi pelecehan seksual yang biasa terjadi maupun dari segi waktu tiba ke suatu tujuan.

Dari perspektif inilah kendaraan pribadi khususnya motor menjadi pilihan. Bagi warga yang tidak mampu membeli mobil, motor adalah sebuah kebutuhan. Dimana fasilitas pribadi ini dapat dimaintain dengan mudah, memiliki kecepatan yang lebih dari fasilitas publik, tidak perlu menunggu, dan banyak lagi manfaat lainnya. Namun inilah yang akan menjadi momok di jalan raya. Tingginya angka kecelakaan sepeda motor, tingginya angka human error dalam berkendara, bahkan masuknya motor tiruan cina dengan harga murah makin membuat warga meninggalkan apa yang dinamakan fasilitas publik.

Maka solusi dari semua permasalahan ini adalah perubahan sistem maupun tampilan dari kendaraan umum itu sendiri. Dibutuhkan penambahan kualitas pelayanan yang memadai sehingga pengguna mengubah mindset kenyamanan berkendara dengan transportasi umum. Utamanya dalam melindungi hak-hak wanita, dibutuhkan fasilitas khusus dan resmi seperti bus wanita yang mana penumpang pria tidak diperkenankan masuk demi melindungi diri dari pelecehan seksual. Dan tak lupa proses perawatan yang harus dijadwalkan secara berkala oleh BUMN seperti DAMRI. Walaupun tanggung jawab fasilitas umum berada di tangan sopir, namun proses pengawasan harus tetap ada dan sistematis. Akan lebih baik lagi jika DAMRI selaku fasilitator melakukan test drive dan psikotes bagi para sopir dan menurunkan SK mengemudi. Karena bukan rahasia bahwa kebanyakan sopir angkutan umum memiliki moral kurang baik, utamanya ugal2an dan membuat kecelakaan di jalan semakin besar.