Banyak yang memuji namun tidak sedikit pula yang mencibir langkah Gita. Gita dinilai pergi meninggalkan banyak masalah yang seharusnya diselesaikannya dahulu, terutama soal sengkarut impor beras ilegal Vietnam ke Indonesia.
Namun, bila alasan Gita mundur dari Mendag karena menghindari benturan kepentingan tentu itu patut kita apresiasi. Sangat jarang tokoh di negeri ini yang berani mengambil langkah mundur dari jabatan publik karena mengikuti proses politik.
Sebelum Gita, Dino Patti Djalal telah lebih dahulu memberi contoh positif dengan mundur sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat karena mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat.
Berbeda dengan Gita, langkah Dino menuai pujian karena mundur dengan alasan etika dan menghindari benturan kepentingan. Dino mundur tanpa menghindari sengkarut apa pun pada hubungan luar negeri Indonesia-Amerika Serikat. Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton justeru memuji kinerja Dino dengan berkirim surat kepadanya.
Langkah mundurnya Dino dan Gita seharusnya menjadi catatan positif bagi perkembangan demokrasi ke depan. Budaya mundur seorang pejabat publik karena mengikuti proses politik harus menjadi tren di negeri ini.
Saat ini, masih ada nama nama pejabat publik yang belum mau mundur karena mengikuti konvensi. Mereka adalah ketua DPR Marzuki Alie, Anggota BPK Ali Masykur Musa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan ketua DPD Irman Gusman. Kita tunggu lanhkah ksatria dari mereka semua.
Salam demokrasi
