Badan Bank Tanah dan Harapan Baru Bagi Kesejahteraan Petani Indonesia

Permasalahan agraria selalu menjadi isu utama yang hangat sejak dahulu di Indonesia. Masalah timpangnya kepemilikan lahan, konflik agraria, dan kurangnya akses petani kecil terhadap tanah produktif merupakan sebagian kecil dari banyaknya permasalahan agraria di negara ini. Dari data BPS menunjukkan bahwa sekitar 56 persen petani di Indonesia hanya menggarap lahan yang luas lahannya kurang dari setengah hektar. Dengan kondisi seperti ini, tentu sulit untuk petani dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya secara signifikan. Apalagi untuk mencapai swasembada pangan seperti yang menjadi rencana kerja Presiden Prabowo.

Di tengah permasalahan agraria yang kompleks tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mengurainya. Kehadiran Badan Bank Tanah diharapkan mempu menjadi solusi nyata untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Lahirnya Badan Bank Tanah membawa harapan baru untuk banyak pihak terkait masalah agraria, khususnya para petani kecil yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan.

Bagi yang belum tahu, Badan Bank Tanah merupakan badan yang dibentuk pemerintah yang tugasnya mengelola tanah untuk kepentingan masyarakat luas demi tercapainya tujuan pembangunan. Secara resmi badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan Bank Tanah memiliki mandat strategis untuk mengelola tanah secara  berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, bagaimana potensi badan ini dalam meningkatkan kesejahteraan petani? Lalu apakah harapan dan tujuan besar yang disematkan dalam pembentukannya akan terwujud?

Menggali Peran Badan Bank Tanah