Sistem ID Card (Member Card) Kantor Imigrasi di kawasan pulau Jawa dan Sumetera kelihatannya patut dipertanyakan. Tepat tidak sih diberlakukan sistem ID Card di kantor Keimigrasian, padahal jelas-jelas kantor ini adalah kantor yang dihadirkan oleh negara untuk memberikan pelayanan prima kepada publik tanpa pandang bulu atau adanya klaster-klaster tertentu. Sehingga orang yang punya ID Card-lah yang harusnya diprioritaskan. Kalau saja di kantor milik pemerintah sudah demikian bagaimana mungkin segala kepentingan masyarakat terkait, dapat terakomodir secara baik sesuai amanat dan panggilan tugas yang diemban, sebagai pelayan utama kepentingan masyarakat. Kalau telah demikian terlihat maka jangan-jangan Keimigrasian ini hendak merubah label merahnya menjadi label kuning alias perusahaan yang adalah Profit Oriented.
Sepengatahuan saya untuk mendapatkan kartu ini saja cukup lumayan sih duit yang dikeruk petugas yakni sekitar 1 jutaan lebih. Tapi nyatanya model praktek perbirokratan liar ini nyaman dan adem saja bagi yang memanfaatkan sistem liar ini sih, karena memang petugas pun menerapkan hal ini secara terselubung dan memberi pelayan maksimal bagi para pemegang kartu ini (pemberlakuan khusus) atau dengan kata lain kalau saja kita memiliki kartu tersebut petugas pasti harus mengutamakan pelayanan kepada kita, bagi saya mengapa sih kartu ini diberlakukan khusus untuk orang tertentu yang bergerak di biro jasa pengurusan dokumen CTKI yang katanya banyak duit kalau urusan menyangkut TKI,sehingga moment ini dimanfaatin oleh para aparat keimigrasian sebagai lahan empuk untuk menambah pendapatan liar tak bertanggung jawab.
Lantas jadi pertanyaan modus serta maksud di balik pemberlakuan kartu ini apa sih? Kalau ujung-ujungnya hanya semacam praktek perbirokratan liar tak bertanggung jawab, yang menguntungkan pihak aparat dan membebankan serta membuat kecemburuan sesama akibat minimnya rasa serta semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus tanpa pamrih atau pandang bulu. Sehingga jangan pernah ada semacam praktek pemberlakuan ini kelompok menguntungkan ini kelompok tak menguntungkan atau potensial yang tak menguntungkan nati saja yang menguntungkanlah yang wajib kita dahulukan karena dengan itu saya akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa sih praktek kerja yang kayak gitu di kalangan birokrat tanah air.
Belum lagi di slogan anti calo dipajang besar-besar di depan kantor tapi nyatanya praktek birokrat illegal terus berlangsung edan benar aparat kita ini, sudah punya penghasilan yang cukup masih juga menginginkan lebih, lantas maunya yang gimana mau dipecat atau gimana, kalau pun bilang dipecat kapan sih pegawai negeri dipecat jarang dan bahkan belum pernah terjadi kalau teguran berulang-ulang mungkin kalau sudah bosan yang terjadi adalah pembiaran terjadi makanya masyarakat resah dengan pelayanan pemerintah yang maaf saja, kian lama kian buruk saja sekalipun di bendung praktek pemberlakuannya namun di satu sisi mereka kian licik lagi masih bisa memanfaatkannya secara brutal dan beringas untuk tujuan menyalurkan nafsu keserakahan.
Lucu memang kalau di Indo Mart, saat kita berbelanja dan menunjukkan kartu member maka otomatis kita akan mendapatkan discount harga, tapi praktek tersebut diadopsi di kantor keimigrasian dalam bentuk, jika punya ID card maka merekalah yang bakal prioritaskan. Apa mungkin dan tepat hal tersebut diberlakukan di lembaga publik milik pemerintah . Mau apa juga sih, jika semua itu telah berjalan hingga kini, seakan pihak pemerintah lainnya yang bertugas menertibkan kinerja buruk pemerintahan sesamanya di tingkat pusat tak pernah tahu apa yang sementara dilakukan dengan begitu kejinya. Padahal jelas-jelas mereka tahu buruk melakukan yang demikian karena mereka adalah pelayan masyarakat.
Praktek ini jujur saja semacam praktek birokrat liar, yang dilandasi pemikiran bahwa semua pribadi yang dilayaninya adalah tak paham dan merekalah (petugas Imigrasi) yang lebih paham tentang mekanisme serta aturan sistem yang berlaku, lagi pula mungkin saja ada anggapan mereka pula bahwa “toh mereka-meraka yang kami layani pasti tak mengerti dan siap nurut saja kok ngapain pusing dan takut juga sih” tolong Mas jangan lanjutkan praktek liar demikian, sadarlah bahwa itu kurang bagus karena bakal menciderai citra dan wibawa pemerintah di mata publik kelak Mas. Tolong yang halal-halal sajalah Mas, ingat masyarakat butuh saudara untuk jadi penolong meraka, tapi jika yang saudara praktekkan demikian gimana. Sekali lagi tolonglah Mas hentikan sajalah biar banyak tabungan akhiratnya akibat baiknya pelayanan kepada sesama.
Goresan Putera Timur Nusantara, 16 Januari 2014
