Dikutip dari sambutan yang pernah disampaikan oleh Joko Widodo (Jokowi, Gubernur DKI Jakarta ketika itu), saat bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-69 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, tanggal 17 Agustus 2014.
Pesan yang sederhana namun cukup jelas kepada seluruh bangsa dari seorang sosok yang telah membuktikan dirinya sebagai pilihan rakyat berdasarkan keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pilpres 2014 silam.
Wacana rakyat yang pernah menjadi dasar pemikiran bersama para pendiri bangsa akan lahirnya sebuah tanah air yang dapat memberikan kesejahteraan bagi segenap rakyatnya. Tiga hal yang kerap menjadi tantangan dari bangsa ini yaitu: permasalahan energi, pangan, dan lingkungan. Sebagaimana diulas di beberapa media, hal serupa sempat diungkap oleh Jokowi.
Menurut Jokowi, solusinya sangatlah sederhana namun membutuhkan strategi serta program aksi yang seharusnya juga sederhana, bukan malah dijadikan rumit. Yang membuat permasalahan menjadi kompleks adalah strategi dan program aksi yang tersandera oleh kepentingan-kepentingan para kelompok mafia BBM, mafia pangan, mafia hutan, mafia daging serta mafia-mafia lainnya.
Jokowi-JK muncul dan hadir dengan membangun koalisi berdasarkan sebuah konsep baru yang seakan-akan membawa misi keikhlasan, tanpa membagi-bagi kursi kabinet sehingga akan dapat diharapkan terbebas dari mafia-mafia tersebut. Jokowi tampil bukan saja trengginas dan menguasai bahan tetapi sesaat juga terlihat mampu memaparkan program aksi yang tepat sasaran.
Salah satu ungkapan yang pernah beredar di kalangan komunitas tertentu yang mayoritas terdiri atas anak-anak pejuang yang melihat kondisi negara ini kemudian menjadin kian tidak menentu adalah "Merdeka tapi linglung." Sebuah ungkapan sebagai bentuk ekspresi keputusasaan
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai tujuan nasional dan cita-cita kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan para pendiri negara.
Pasca proklamasi kemerdekaan para pemimpin bangsa ini, berusaha keras untuk mencapai cita-cita tersebut melalui konsepsi pembangunan berencana yang bertahap-tahap. Bangsa Indonesia berusaha dengan keras tegak dan berdiri secara mandiri setelah membebaskan diri dari sebuah sistem penjajahan, pengekangan, serta cengkeraman bangsa asing selama berabad-abad.
Ketika tahun 1998 reformasi berkumandang, muncul berbagi figur elit politik yang menyebut dirinya kaum reformis sekaligus menjadi komprador kekuatan asing atau sebagai perantara bangsa pribumi yang dipakai oleh perusahaan atau perwakilan asing dalam hubungannya dengan orang-orang pribumi untuk kembali menguasai sumber-sumber daya di negeri ini secara invisible dan total.
Dengan isu globalisasi, HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup, kekuatan asing terutama negara adikuasa sebagai pemenang perang dingin, memulai proses neo-imperialisme, neokapitalisme, neo-liberalisme sebagai bentuk baru penjajahan di dunia.
Semua negara terutama negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia menjadi sasaran dengan strategi, taktik, teknik serta metoda yang lebih canggih termasuk membangun jaringan dengan para komprador dalam negeri yang terdiri dari para elit yang mereka sebut reformis.
Di era reformasi yang tidak jelas arahnya, bangsa dan negara Indonesia melalui para elit reformis sedang digiring dan dijebak untuk “dikuasai dan dijajah kembali”. Fakta tentang tren perkembangan situasi global dan nasional memperlihatkan sekaligus memperkuat fakta bagaimana kerasnya kekuatan neo imperialisme, neo kapitalisme dan neo liberalisme berusaha mencengkeram negara ini, serta bagaimana peranan para elit reformis sebagai komprador membantu dan mengakomodir konsepsi penjajahan baru tersebut.
Melalui kerjasama Depatemen dan LSM, personil asing terutama dari Amerika Serikat menjadi operator pembuatan berbagai undang-undang sebagai pelaksana dan tindak lanjut dari perubahan UUD 1945 menjadi UUD 2002.
Neokolonialisme dan Neoimperialisme (Nekolim) adalah pencaplokan wilayah dengan modal, jadi apa yang terjadi di Malaya (Singapura) kemudian akan menjadi titik-titik baru penguasaan modal.
Bung Karno saat menyampaikan pidatonya di depan Hasjim Ning dan Dasa'at di tahun 1964 pernah mengatakan bahwa, "Yang kaya itu harus state, harus negara, karena negara akan menjadi pemain modal paling luar biasa. State atau Negara harus menjadi kekayaan utama dalam percaturan modal geopolitik. Tahukah anda Singapura, yang kaya dari Singapura itu adalah Negara, Kekuatan Temasek -Holding BUMN-nya Singapore itu luar biasa besar. Lalu tahukah anda berapa kekuatan besar Malaysia, yang kaya dari Malaysia itu Negara. Negara-Negara ini dibentuk menjadi satu kartel oleh Inggris menjaga kepentingan modalnya di Asia Tenggara. Sementara Indonesia, Negara sama sekali tidak kaya, yang kaya adalah oligarkis yang erat menjadi satu dengan politik. Kemudian secara otomastis, Negara pun kehilangan kedaulatannya."
Pak Harto tidak mau masuk dalam permainan Inggris dan Amerika Serikat di tahun 1988 Pak Harto sudah mulai melihat Jerman Barat sebagai lobi alternatif, BJ Habibie yang punya lobi Jerman Barat mau diangkat jadi Capres di tahun itu tapi dijegal oleh kelompok lain, 10 tahun kemudian di tahun 1998 Pak Harto juga dihabisi oleh kekuatan liberal.
Baik Bung Karno dan Pak Harto menggunakan paham Kekayaan State atau paham kekayaan negara, bedanya Bung Karno memakai sistem 'ganti rugi' atas Jepang dengan skim yang dibuat Djuanda dan kemudian Chaerul Saleh, sementara Pak Harto membuat sistem 'jeda alih modal' yang skim awalnya dibuat Widjojo lalu kemudian Suharto memilih tim BJ Habibie untuk ekspansi produksi dan tim Radius Prawiro dalam pengaturan interior keuangan dalam negeri, sebelum akhirnya Suharto juga dilibas yang diawali penolakan Suharto pada IGGI.
Kemudian tim Suharto juga akan menghajar IMF. Tapi Suharto terlambat. Upayanya dia menghajar IMF juga lucu karena terjebak penasihan ekonominya yang konyol dan praktis Suharto ditinggal sendirian.
Sistem Neoliberalisme ini yang menihilkan ruang negara, menjadi jelas seperti soal Bawang, soal Sapi, yang nantinya menjadikan rakyat jadi mainan Liberalisme atas nama pasar, tapi dibalik Liberalisme Pasar ada permainan kartel, ada permainan modal, ada permainan monopoli, kenapa ini terjadi? "Karena negara tidak punya kuasa modal, untuk menekan pasar".
Konsep Trisakti merupakan konsep yang dicetuskan oleh Sukarno pada 1963. Hal ini menegaskan pandangan politiknya untuk membawa perjuangan Indonesia menghadapi neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Trisakti ini bagian dari paham Marhaenisme Sukarno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Dalam bidang kemandirian politik, Soekarno telah berhasil memperjuangkan Pancasila sebagai kemandirian bangsa Indonesia dengan memiliki ideologi negara sendiri. Soekarno juga telah berhasil mempertahankan persatuan dengan menumpas setiap pemberontakan yang terjadi seperti Permesta,PRRI, DI/NII, dan persoalan Papua. Hanya saja karena kurangnya kemandirian dalam persoalan persenjataan, Soekarno cenderung mendapatkan pasokan senjata dari Rusia, sehingga ideologi komunis berkembang di Indonesia yang puncaknya adalah pertistiwa gerakan 30S/PKI,
Dalam politik luar negerinya, Soekarno menerapkan politik bebas aktif di mana tidak berpihak pada salah satu blok dunia, sosialis atau kapitalis,.namun ikut proaktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Dalam politik ini, Soekarno berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA), namun karena negara-negara yang hadir memiliki afiliasi politik terhadap kekuatan Komunis, sehingga kemandirian politik yang dicita-citakan makin bias, terlebih lagi ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaysia. Ketika itu yang dianggap penyelewengan ideologis, adalah banyaknya konsepsi Presiden Soekarno yang diletakkan lebih tinggi dari Pancasila. Misalnya, Nasakom dan Manipol-Usdek, pidato-pidato Soekarno saat itu, kerap dianggap menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun, Soekarno sendiri berpendapat konsep-konsep itu merupakan penjabaran Pancasila.
Dalam kemandirian sosial budaya, Soekarno secara tegas menolak budaya asing, padahal secara natural suatu bangsa tidak dapat.mengisolasi diri dari pengaruh asing dan buktinya nilai-nilai komunis juga telah masuk di Indonesia. Demi mewujukan kemandirian sosial budaya, pada era Soekarno hampir terperosok pada paham chauvinistik dengan mengisolasi diri dan fasisme dengan merendahkan bangsa lain, sehingga sering terjadi konflik dengan negara-negara tetangga.
Dalam kemandirian secara ekonomi ditegaskan Soekarno, bahwa lebih baik potensi sumberdaya alam Indonesia dibiarkan, hingga para putra bangsa mampu untuk mengelolanya. Bung Karno menolak eksploitasi atau penjajahan oleh kekuatan asing. Sayang sekali, sikap kemandirian itu bias oleh pertarungan politik internal sehingga yang muncul adalah konfrontasi melawan Barat dan tampak keberpihakan atau kedekatan kepada negera-negara komunis.
Pada masa ini, semangat nasionalisme mengarahkan pada nasionalisasi perusahaan asing menjadi perusahaan milik negara. Peluang bagi swasta besar untuk berkembang dapat dikatakan minim. Pandangan liberalisasi ekonomi pada masa itu dapat dikatakan sebagai musuh negara..Kecenderungan dan keberpihakan Soekarno mengakibatkan terjadinya krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965, sehingga ada tuntutan Ampera (amanat penderitaan rakyat), yaitu bubarkan PKI, perombakan kabinet dan turunkan harga. Ajaran Soekarno yang diadopsi oleh Fidel Castro dalam konteks Kuba adalah ajaran Trisakti.
Yang menarik adalah bahwa Fidel Castro mengadopsi dan menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling kentara adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang merupakan pendiktean oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya. Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu semestinya dibubarkan dan dihentikan perannya.
Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kekuatan ekonomi sendiri merupakan landasan bagi pemerintah Kuba untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada hutang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga hutang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba. Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan kedua untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan dalam bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya.
