Berkecimpung dalam dunia gerakan, membuat saya mengerti hitam putih politik dalam jangkauan mahasiswa. Ternyata, pandangan saya beberapa tahun lalu tentang mahasiswa idaman itu hanya segelintir, dari jumlah total jutaan mahasiswa di seluruh Indonesia. Tak banyak mahasiswa 'bersih' dewasa ini. Image mahasiswa sebagai pembawa reformasi 1998 luntur seiring kejadian demi kejadian yang kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri.
Kini, banyak mahasiswa yang tunduk di bawah ketiak tuntutan rezim yang ada. Bahkan di almamater saya sendiri, tidak hanya satu dua mahasiswa yang enggan berteriak lantang untuk meluruskan apa yang disinyalir ganjil dalam kehidupan di kampus kami. Bahkan dalam lingkup terkecil ini, hampir-hampir tak ada lagi yang berani. Kemudian, tinggal segelintir mahasiswa yang masih memiliki secuil harapan tentang penegakan kebenaran yang kemudian pontang-panting berusaha mengawal kebijakan kampus ini.
Tak sedikit mahasiswa yang kini dibayar untuk turun ke jalan. Berteriak lantang namun ada sosok penguasa yang menggerakkan lidah dan tangan mereka untuk melawan. Lebih tepatnya, pura-pura melawan. Organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berkutat dalam bidang politik pun tak luput dari terjangan zaman. Sudah bukan rahasia lagi bahwa hampir semua lembaga politik mahasiswa internal kampus, baik eksekutif maupun legislatif menjadi sasaran empuk organisasi underbouw partai-partai politik nasional yang 'berbulu' mahasiswa.
Dalam hal apapun, maslahat dan mudharat akan selalu ada. Bagaikan dua sisi koin, keduanya tak terpisahkan. Pun dalam permasalahan diatas. Melalui tunggangan politik yang tak disangkal memiliki jumlah massa yang cukup besar, ada yang mampu mendapatkan jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan (ormawa) dan benar-benar amanah dalam pelaksanaannya, ada juga yang anget-anget tahi ayam alias saat sudah menduduki jabatan malah meninggalkan kewajibannya. Ada.
Bagaimana bisa peranan mahasiswa kembali pada hakikatnya sediakala? Mahasiswa selaku insan intelektual yang juga mampu menjadi pengawal kebijakan publik (baik lokal maupun nasional) tanpa embel-embel kepentingan suatu golongan di belakang sana? Mampukah kita kembali pada masa-masa dimana idealisme kita masih kental?