Pengadaan Kendaraan Listrik di KTT ASEAN ke-43: Bentuk Komitmen Indonesia Dukung Transisi Energi dan Kaitannya

Dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan adalah inward-looking, dimana agenda yang dibawakan pun lebih banyak mementingkan kepentingan domestik dan meningkatkan keuntungan dalam negeri dari hubungan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan berfokus pada perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memfokuskan kembali pada kepentingan dalam negeri atau terfokus pada rakyat. Maka dari itu, dapat diindikasikan bahwa diplomasi yang dibawakan oleh Pemerintah Indonesia merupakan down to earth diplomacy atau diplomasi membumi dengan tujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Arah kebijakan yang dibawakan oleh Jokowi pun menjadi selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1945, yaitu politik bebas-aktif. Prinsip ini bersifat fleksibel dimana presiden dapat bebas dalam menentukan kebijakan luar negerinya selama itu tidak melanggar kepentingan nasionalnya berdasarkan konstitusi dan ideologi negara. Selain itu, prinsip ini menjadikan Indonesia dapat mandiri dan aktif terutama demi kepentingan nasional sekaligus memberikan peluang untuk berkolaborasi dengan negara lain.