- Jokowi sebagai Presiden RI yang memiliki hak prerogatif mengangkat Kapolri (sesuai UU).
- Persetujuan DPR sebagai salah satu syarat pengambilan keputusan definitif mengenai cakapolri.
- Fenomena "titip-menitip" dalam dunia perpolitikan.
- Budi Gunawan sebagai cakapolri yang telah disetujui DPR.
- Dll.
