Pola pikir yang berkembang di khalayak umum mengenai pembiayaan pembangunan infrastruktur hingga saat ini ialah semua bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini berawal dari anggapan bahwa aset infrastruktur merupakan aset negara sehingga pembangunannya juga harus sitanggung oleh pemilik aset. Pada dasarnya, aset infrastruktur dipegang oleh negara dengan maksud untuk menghindari adanya rivalitas tidak sehat dan penyaluran pelayanan yang merata kepada masyarakat. Contoh nyatanya ialah mengenai penyediaan infrastruktur jalan.
KEMBALI KE ARTIKEL
