Membicarakan kasus korupsi pajak BCA mungkin banyak sekali yang justru membuat terhambat dalam penyelesaiannya. Terlebih berbagai cara yang dikeluarkan KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi pajak BCA ini justru mendapatkan perlawanan. Berawal KPK mengajukan Peninjauan Kembali untuk menyelesaikan kasus korupsi pajak BCA ini justru ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Kemudian, KPK akan mengeluarkan rencana untuk menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru justru tidak dilaksanakan saja karena harus menunggu surat edaran putusan Mahkamah Agung terlebih dahulu terkait penolakan Peninjauan Kembali. Kemudian, pelaksanaan gelar perkara untuk menyelesaikan kasus korupsi pajak BCA setelah adanya penolakan PK dari Mahkamah Agung justru tidak terlaksana.
KEMBALI KE ARTIKEL
