Mengingat korupsi pajak BCA bermula ketika pengajuan keberatan pajak atas non performing loan atau kredit bermasalah sebesar Rp. 5,7 T. pengajuan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pihak DJP segera menelaah pengajuan tersebut hingga menghasilkan bahwa pengajuan keberatan pajak BCA tersebut ditolak. Kemudian, hasil ini segera diserahkan kepada Dirjen Pajak yang saat itu di pimpin oleh Hadi Poernomo. Uniknya, sehari sebelum jatuh tempo pembayaran pajak BCA Dirjen Pajak mengirim sebuah nota dinas kepada Direktur PPh. Nota dinas tersebut berisi bahwa pengajuan keberatan pajak BCA yang sebelumnya ditolak, menjadi diterima sepenuhnya.
KEMBALI KE ARTIKEL
