[caption id="attachment_149054" align="aligncenter" width="640" caption="Komodo di Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur./Admin (KOMPAS/Agus Susanto)"][/caption] Berapa dana yang masuk dan berapa jumlah voting buat kampanye Komodo dalam agenda kontes keajaiban dunia yang digagas N7W, bagi saya telah menjadi komedi yang paling ajaib sedunia. Sudah jelas dananya dari hasil pengiriman sms yang semula berbiaya seribu perak (belakangan menajadi Rp 1, setelah JK turun tangan) per SMS yang dipotong dari pulsa para pengirim dukungan. Tentu tak ada kewajiban secara hukum untuk mengumumkan kepada publik berapa jumlah dana terkumpul. Secara etika dan profesionalisme, harusnya Pendukung Pemengangan Komodo (P2K) yang mengelola dana itu merasa terbebani kewajiban untuk membukanya kepada publik. Soal dana dalam kontes komodo, "Itu urusan kami dengan yayasan New 7 Wonders. Tidak ada kewajiban kami untuk membeberkannya," kata Emmy sebagaimana dikutip oleh Kompas. com. Alangkah tegunya seorang Emmy Hafild memegang komitmen. Wah... wah... wah... sungguh mengagumkan. Kencleng masjid aja diumumkan setiap jumat, sudah jelas itu dananya bukan dari APBN/APBD. Jadi, alasan Emmy Hafild selaku ketua P2K tidak membuka berapa jumlah dana yang terkumpul, semata-mata karena dana itu bukan dari dana APBN, tentu alasan yang penuh komedi. Adakah aktifis DKM lebih sadar kewajiban dan keterbukaan dari pada seorang Emmy Hafild yang adalah tokoh LSM yang vokal berkaliber internasional? Sungguh, saya menjadi khawatir sekaligus mau tertawa seperti sedang menyaksikan sebuah komedi di panggung sandiwara dunia komodo. Saya khawatir bahwa bangsa kita menambah satu lagi koleksi cermin retak. Kenapa saya katakan demikian? Jika kita bercermin pada partai, berantakanlah wajah negeri ini. Bahkan bercermin pada organisasi keagamaan, kita semakin gamang. Bercermin pada penyelenggara negara, putuslah harapan. Di tengah cermin-cermin retak itu, selama ini LSM adalah salah sumber daya kritis dan vokal yang kita miliki di tengah keterpurukan peran partai dan institusi publik lainnya sebagai artikulator kepentingan rakyat. Sejak bergulirnya reformasi, para tokoh-tokoh LSM dan aktifis yang vokal di era Orde Baru telah banyak memasuki lingkaran kekuasaan negara. Namun dari kalangan itu ada juga yang menjadi tersangka korupsi. Bercermin pada fenomena itu, saya menjadi khawatir bahwa dapur LSM yang selama ini penuh misteri sesungguhnya menyimpan hasrat gelap-gelapan seperti gelapnya soal dana kontes komodo versi N7W ini. Semakin penuh misteri pula ketika jumlah suara yang masuk tidak bisa diungkap ke publik semata-mata dengan alasan bahwa memang demikianlah komitmennya kepada N7W selaku penyelenggara. Padahal kita semua mahfum bahwa dalam pemilu yang jelas tegas bersifat rahasia pun tetap saja hasilnya harus diungkap ke publik. Lagipula kontes voting mana di muka bumi ini yang jumlah perolehan tiap kontestan tak pernah diumumkan? Lalu kenapa kontes voting keajaiban alam versi N7W tidak diumumkan jumlah perolehan sura kontestan? Alasannya karena memang demikianlah komitmen P2K dengan N7W. Alangkah hebatnya seorang Emmy Hafild memegang komitmen. Semoga komitmen kepada N7W itu tidak mengalahkan komitmen kepada Komodo. Jika yang terakhir ini terjadi maka suatu saat akan terdengan cerita bahwa KONTES KOMODO DIPENUHI DENGAN KADAL, karena ada yang terkadali dalam proses itu.
KEMBALI KE ARTIKEL
