Menurut penelitian Forum Indonesia Untuk Transpransi Anggaran (Fitra) terdapat 16 Kabupaten/Kota yang belanja pegawai dalam APBD nya lebih dari 70%, dan yang tertinggi adalah kabupaten Lumajang yang mencapai 83%. Anggaran belanja daerah habis untuk pegawai, apakah itu bukan beban?
Pada awal kepemiminan SBY-Kala tahun 2004 sempat ada pernyataan bahwa tidak akan ada penambahan jumlah negeri. Bahkan pada tahun awal kepemimpinan duet ini, pertumbuhan pegawai negeri mengali angka negati (-1,6%). Namun tidak bertahan lama, tahun 2005 pertumbuhan kembali positif sebesar 2,09% dan meledak lagi pada tahun 2007 dengan pertumbuhan sebesar 9,18% dan pada 2009 sebesar 10,8%. Jika dirata-rata dari tahun 2004 hingga 2010 maka pertumbuhan pertahun sebesar 3,45%. Jadi rata-rata pertumbuhan pegawai negeri sipil melebihi angka pertumbuhan penduduk yang hanya sebesar 1,49% berdasarkan data BPS 2011.
Berikut data pertumbuhan pegawai negeri tahun 2003 -2010 (sumber: http://www.bkn.go.id/)
Tahun
Pria
% Pertumbuhan
Wanita
% Pertumbuhan
Jumlah
% Pertumbuhan
2003
2.172.285
1.475.720
3.648.005
2004
2.130.299
-1,93
1.457.038
-1,27
3.587.337
-1,66
2005
2.131.674
0,06
1.530.662
5,05
3.662.336
2,09
2006
2.144.320
0,59
1.580.911
3,28
3.725.231
1,72
2007
2.292.555
6,91
1.774.646
12,25
4.067.201
9,18
2008
2.257.408
-1,53
1.825.952
2,89
4.083.360
0,40
2009
2.455.269
8,76
2.068.936
13,31
4.524.205
10,80
2010
2.460.283
0,20
2.137.817
3,33
4.598.100
1,63
Bahwa pertumbuhan PNS melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk, sebuah anomali. Yang melayani cenderung bertambah melampaui pertumbuhan pihak yang dilayani. Padahal di sisi lain, kemajuan teknologi seharusnya telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia pada aspek pelayanan.
Pegawai negeri banyak yang nganggur. Makanya jangan heran kalau pegawai negeri yang beredar di mall pada saat jam kerja bisa lebih banyak dari peredaran lembar uang palsu.
Kenyataan ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah. Masalahnya, pemerintah yang berkuasa punya ketergantungan pula pada PNS. Sebagai warisan rezim Orde Baru yang menjadi birokrasi sebagai mesin politik, pemerintahan era reformasi tak bisa membereskan warisan ini, malahan cenderung memakainya pula sebagai alat politisasi. Begitu pun Jusuf Kalla yang pada awal berkuasa bersama SBY menggunakan logika seorang pengusaha dalam memandang jumlah PNS, akan tetapi ketika sudah menyadari kenyataan politik yang dihadapinya akhirnya ia pun menyerah dan membiarkan pertumbuhan PNS kembali melonjak.
Dengan citra Presiden SBY yang popularitasnya semakin menurun, apakah Menkeu selaku pembantu presiden akan terus melanjutkan gagasan penciutan jumlah PNS? Apakah SBY berani mengambil resiko politik kehilangan dukungan? ***
