Ini Action Plan 100 Hari Bang Jokowi :
1.Koordinasi angkutan Megapoltitan dengan Propinsi dan Walikota Propinsi DKI Jakarta Raya.
2.Benahi TransJakarta, Transjakarta jadi angkutan Arus Manusia Megapolitan ke Jakarta p.p. --- pengangkutan mobilitas di Tengah Jakarta diselenggarakan Railed Busway dan Monorail.
3.Berlakukan giliran mobil berdasarkan Nomor Polisi Genap=Ganjil
4.Arus Air Permukaan --- Sungai, Kanal, Parit, Got, dan /riol di-identifikasi dan dijebol lancar
5.Arus Sampah dari Rumah Tangga, Pabrik, Pasar dan Pengumpulan --- dibuat Network Planning dan Flow chart, agar ketahuan kelemahan dan kebutuhan Sumber Dayanya.
6.Stasiun Bekasi dijadikan satu-satunya Stasiun Kereta Api antar Propinsi --- stasiun di Lingkungan Jakarta Raya menjadi Jaringan Network Megapolitan Jabodetabek dengan Stasiun-stasiun di Daerah Penyangga Ibukota.
Itu dulu Bang Jokowi.
Enggak kurangnya, beresin Pelayanan Publik dan E-KTP --- beresin itu admistrasi dan pelayanan Walikota dan Kecamatan sampai Kelurahan. Inventarisasi Pegawai yang tidak disiplin dan jaringantukang pungli (di kantor atau di pasar-pasar)
Lha ini lagi proyek E-KTP DKI tampaknya gawat, peralatan konon telah dipindah ke Daerah Propinsi (?) lain, penduduk yang belum terlaksana belum tentu dikerjakan tahun 2013 (Status tanggal 27 September 2012) --- itu proyek Nasional apa main-main tanpa Strategic Planning ?
Masalah Jakarte enggak akan habis-habisnye Bang --- kalau masih bisa dimasukkan urutan prioritas tentunya --- Kartu Jakarta-nya dahulukan Masyarakat Miskin di daerah Kumuh. Lantas ide Rumah Susun untuk menggeser pemukiman kawasan Masyarakat Bantaran Kali, bagus segera mulai di-inventarisasi (untuk menggerakkan ekonomi Jakarta kelas Bawah Menengah).
Program 2013 Pasar dan Padat Karya untuk Menangkal Pengangguran dan Kemiskinan --- Jakarta harus digerakkan oleh Ekonomi Kerakyatan untuk menunjang Investasi Swasta dan Pemerintah.
[MWA] (Karikatur Sospol -80)
