Orang Indonesia jangan dipercaya, kata Orang Asing, nantinya --- kalau merunut dokumen jurnalisme tahun 1978. Mochtar Lubis telah wanti-wanti, menyatakan : “Manusia Indonesia itu munafik …….”
Secara Budaya mungkin selama ini Pendidikan Nasional belum mampu merubah karakter negatif bangsa ini. Orang Indonesia silau dengan pernyataan bench-mark asing atau “tidak sadar diri bahwa Manusia Munafik", yah --- kinerjanya bohong-bohongan , paling-paling gampangan wae !”
Saksikan saja !
Wasiat Mochtar Lubis itu, dalam Ceramahnya pada tanggal 30 Januari 1978 di Gedung Kebangkitan Nasional – Jakarta, berjudul Bangsa Indonesia ( masa lampau-masa kini-masa depan).
Barangkali Rakyat terharu dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum : “Gantung saya di Monas …………….. “. Sewaktu terpaksa meyakinkan publik mengenai ketidak-terlibatan dirinya dengan kasus korupsi.
Terkesima dan hampir-hampir tidak percaya --- ini dikutipkan dulu Berita Rubrik TIPIKOR,Koran Media Indonesia (20/06):
“ Di kompleks parlemen, Ketua DPR Marzuki Alie membantah keras tudingan dirinya ikut menikmati korupsi dana PPID. Lewat surat elektronik yang dibagikannya ke wartawan. Ia mengaku siap disumpah pocong untuk membuktikan bantahannya itu ……….”
Jadi begitu sulitnya di Indonesia untuk mempercayai, mempercayakan, dipercayai, atau terpercaya …………… terhadap Opini, proses hukum, penegakkan hukum, keterangan pers, pernyataan pemerintah, atau bahkan vonis hakim, ya apapun yang menyangkut :
1.Kepentingan publik (baca Rakyat)
2.Integritas tokoh politik yang menjadi Public Figure
3.Ijazah yang dipegang seseorang
4.Curriculum Vitae
5.Riwayat Hidup dan Isu, serta bantahan yang bersangkutan.
Semua Surat keterangan bisa di-aspal-kan, semua prosedur bisa “dimainkan” --- bahkan sistem dan program berteknologi tinggi pun “bisa dimainkan” --- paling tidak on-off linenya.
Capek deh. Data dan Informasi ? (mboh ah)
Ada lagi, suatu Legalitas yang sudah baku dapat pula dimentahkan kembali --- agar masuk kembali dalam arus flow-chart ke Birokrasi yang korup, untuk :
1.Memeras dengan dalih terjadi macam-macam data atau informasi yang dinyatakan salah, dulunya dibuat oleh fungsi birokrasi yang sama.
2.Menghilangkan dokumen dan, harus diperbarui (maksudnya pungli lagi, pelicin lagi, suap lagi). Waktu lagi uang lagi.
Kembali apakah Rakyat, Anggota Masyarakat atau Warga harus menuntut setiap pelaksanaan tugas …………….. :
1.Sumpah Jabatan lebih afdol secara sumpah pocong
2.Membuktikan bahwa Razia itu benar-benar bukan untuk tujuan pungli --- si Polisi harus shake-hand ala si Unyil : “Sumpah, ini razia beneran lho…………..”
Habis semua Visi, Misi, Strategi, Program, Anggaran, dan macam-macam Instruksi dan Direktif --- tidak ada ukuran “bonafide-nya”. Tidak Terpercaya.
Nantinya secara budaya Manusia Indonesia bukan saja dinyatakan – Munafik, Pembohong, tetapi yang mengerikan …………………Indonesia tidak Bonafide !
Bisa-bisa bukan Krisis Global ex Eropa dan Amerika, atau Ekspor-Impor memble yang menyebabkan Rupiah terpuruk, L/C macet ………………. Tetapi karena Pemimpin dan Bangsa Indonesia dinyatakan : Tidak Bonafide --- pembayaran hutangnya Default.
Lha, kepriben je ?
Mau membuktikan Martabat Bangsa di Dunia Internasional, dengan tawaran bersedia digantung di Kaki Patung Liberty atau disumpah pocong di Makam Massal Perang Saudara di Afrika.
Selamatkan APBN/APBD, selamatkan Papua --- selamatkan NKRI !
[MWA] (Karikatur Sospol -68)
