Awas pola korupsi ala Kemenakertrans--- Awas sinyalemen praktek Calo dan Suap di Banggar DPR --- Kendalikan Implementasi-nya di Tujuan. Oiiiiii, itu rambu-rambu untuk “kucuran”Anggaran “pemberdayaan Petani Garam”
Ingat pepatah Nenek moyang : “Jangan seperti Menggarami Laut !”Ya, ini Negeri para Koruptor --- ini Negara denganBudaya Korupsi yang Massal.Aduh Mak’e --- maknyus duik’e.
Running Text Metro TV kemarin petang mengabarkan : Kucuran Anggaran Rp. 900 milyar untuk pemberdayaan Petani Garam.
Tentu tercantum di dalam APBN --- Entah APBN-P 2011entah APBN 2012.
Belum jelas apakah dikelola Kementerian apa secara teknis Anggaran yang demikian besar; apakah Kemenakertrans, apa Kementerian Koperasi & UKM atau Kementerian apa yang mengurus.Begitu pula Anggaran itu masuk APBD atau ke mana pelaksanaannya.
Wah, dari praktek --- secara praktis kita tahu, di simpul-simpul mana itu “UANG” bisa bermetamorfosa :menetapkan angka ada celah korupsi, menetapkan Daerah/Walikota bisa pula menjadi “kasus suap menyuap” --- lobi dan percaloan di DPR pun ada “penggergajian” Hak Rakyat” itu lagi; di Kemenkeu bukan tidak ada permainan “sogok menyogoknya”.
Lantas sampai di mana itu “Kucuran” untuk Rakyat.
Bertahun-tahun begitu Anggaran untuk Rakyat --- makanya Rakyat tetap miskin dan papa.Apa lagi “GARAM” adalah barang strategis.
(Garam adalah item impor yang manis --- petani panen tetapi tidak mendapatkan kesempatan menikmati pendapatan yang progresif --- apa PNS dan TNI/Polri saja yang harus menikmati Gaji progresif?)
Ha ? He ?Impor juga (atau tambahi pula dengan Penyelundupan), adalah pabrik rente para Birokrat ---- Matilah Rakyat berpanas-panas hanya mendapatkan kekecewaan sampai ajal.
Ini yang perlu diperjelas --- baik dalam Perencanaan + Implementasi + maupun Pengendaliannya.DUIT Rp.900 milyar itu :
- DPR dan DPRD awasilah dengan seksama “kucuran angka itu”
- Mahasiswa, LSM, ICW periksa Program dan Rencana Aksi, pelaksanaan APBN dan APBD itu (plus para Jurnalis di mana pun)
- Intel Kepolisian, Kejaksaan, BIN, dan Kementerian (Inspektorat)intip “bisik-bisik” di kalangan Birokrat dan para Calonya.
- Koperasi dan Rakyat Petani Garam, usut mulai sekarang Apa yang menjadi Tujuan. dan Berapa Besar Anggaran masing-masing.
- Anggaran Rp. 900 milyar bukan angka yang kecil (apalagi menjelang kemungkinan Resesi Global), maka diusulkan :
·a. Tujuan Anggaran itu adalah meningkatkan Produkvitas Petani Garam, jadi Ukuran Kinerja Terpilih (UKT) adalahKenaikan Produksi Garam Rakyat, yang berarti pula kenaikan Pendapatan Petani Garam, yang selanjutnya Meningkatkan Daya Beli.
·b. Pemerintah mengumumkan secara teknis apa Tujuan dan Rencana Aksiserta UKT yang ditetapkan --- secara teknis Rakyat bisa mengamati dan mengikuti kemajuan program itu.Pengumuman itu seperti kalau Pemerintah atau Pimpinan Proyek akan menawarkan “Tender”. Gunakan Koran, Media On Line, Leaflet di kantor Kelurahan-Propinsi, Puskesmas sampai Terminal bus atau Pangkalan Perahu Nelayan --- kantor Koperasi sampai kantor Polisi.Juga kampus di Daerah Petani Garam.
·JadikanPengawasan Anggaran Pro Rakyat sebagaiperombakan Paradigma Orang Indonesia membuat program.Management by Objective.Rp. 900 milyar itu harus menjadi Apa ?Tahap-tahap Kemajuannya bisa dikontrol Rakyat.
·Karena menyangkut Produktivitas Rakyat --- untuk menangkal Resesi Global atau Krisis setingkat apa pun : Hukum berat para Penyuap dan Koruptor.
Indonesia dalam Bahaya Resesi Global --- Perekonomian Indonesia tidak se-digjaya angka-angka Statistik --- Budaya Korupsi meng-eliminir Kemampuan Bangsa.
Korupsi adalah Kejahatan Kemanusian yang Luar Baisa --- Selamatkan Indonesia Raya !
Camkan Pepatah ini : Kalau ibu kaya anak jadi putri, kalau anak kaya ibu jadi budak.
Lho kok nglantur, maksudnya : Biarlah Rakyat menjadi Kaya, Pemimpin cukup menjadi Negarawan --- Wakil Rakyat dan Semua Pimpinan Nasional serta Birokrasi-nya memang Budak bergaji APBN lho.
“Age quad Agis “ --- Kerjakanlah dengan baik dan benar. [MWA]
