Sepertinya kurang cerdas --- Poster BP Migas ataukah Pertamina. Konon Premium Bersubsidi adalah semata untuk Rakyat tidak mampu (lantas yang tergolong Mampu , harus membeli Pertamax) Malu-malui poster itu.
Marketing itu --- SPBU Stasiun Pengisian itu adalah mata rantai Channel of Distribution, jadi ia tunduk pada “Buying Motive’ dan Buying Habits para Konsumen. Apalagi Orang Indonesia.
Orang Indonesia mempunyai Buying Motive yang rational --- membeli Premium yang bersubsidi, jauh lebih murah dengan disparitas yang lebar dengan Pertamax. Orang Indonesia yang membeli Premium adalah orang yang Rational dan Cerdas.
Yang tidak Cerdas dalam Management Energi, Management Marketing, Management penentuan harga penjualan, management Anggaran --- justru para Birokrat itu.
Coba begitu kuota Premium bersubsidi akan dilampaui --- mereka membuat poster-poster yang mengimbau dengan Emotional Motive --- tentu konyol hasilnya. Konsumen Indonesia yang cerdas pasti tetap memakai Premium bersubsidi --- pendapatan mereka menjadi klop !
O itu apalagi --- kok Orang Cendekiawan : Memharamkan Orang Indonesia berbelanja secara rational. Memilih dan Membeli Premium bersubsidi, adalah Rational dan Halal !
Kalau benar ada fatwa begituan --- Pasti itu bukan Cendekiawan !
Yang haram itu Korupsi, Suap-menyuap, memakan hak anak Yatim-piatu, memakan hak Orang Miskin, memakan bagian Zakat melebihi hak para ‘Amilin, memakan Hak Rakyat, dan lain-lain yang jelas –jelas telah diharamkan.
Hati-hatilah para Ulama yang benar --- umat dan Rakyat Indonesia.
Rasullah memang telah memperingatkan “ akan ada nantinya Ulama yang tidak benar --- ulama yang tidak cendekiawan, yang tidak rational “.
Ayo beli dan pergunakan Premium Bersubsidi --- Itu Hak-mu sebagai Rakyat Indonesia.
Ayo Para elite, para birokrat, Parlemen dan Pemerintah --- hitunglah kuota Subsidi dengan benar dan cerdas ---- Kebijakan Enerji harus sinkron dengan pertumbuhan ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional.
Benahi Sistem Transportasi Nasional dan Logistik Nasional --- masa telah Merdeka 66 tahun, Kebijakan Pemerintahan dan Fatwa Keagamaan malah tambah semrawut dan memalukan (?)
Kisruh dimana-mana itu indikator jelas telah terjadi Mismanagement dalam IPOLEKSOSBUD HANKAM di Indonesia. Camkan ………!
Tabek tuan ! (MWA)
