Mengapa bisa jumlah PNS saat ini menjadi ancaman ? Menteri Keuangan RI telah menyatakan : APBN terancam oleh besarnya biaya rutine yang harus di-anggarkan dan dikeluarkan saat ini ---- dan lebih mengncam lagi di masa datang. APBN sangat mungkin tidak mampu membayar Dana Pensiun/Manfaat Pensiun. Mau jadi Negara Yunani atau Negara-negara Eropa lainnya yang bangkrut saat ini ?
Beberapa Daerah Propinsi-Kabupaten-Kota kini APBD-nya terkuras oleh biaya rutin seperti pembayaran gaji PNS itu --- bahkan dikabarkan banyak dari mereka itu saat ini, defisit dan berutang. Lha.
Kalau demikian keadaannya --- infra struktur dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan mereka, akan makin tidak bisa dipelihara. Investasi bisa terancam ---- pengangguran meningkat dan kemiskinan makin terpelihara. Bisa terjadi krisis multi-dimensi.
Diperlukan Action mulai sekarang !
Seharusnya Menteri PAN dapat mengkaji :
- Organisasi dan Kebutuhan Job di semua Kementerian dan Pemerintahan Daerah --- tahap pertama hanya mengangkat Jumlah Pegawai sama dengan angka pensiun.
- Kasat mata, organisasi dalam pemrintahan di Indonesia kelebihan. Lihatlah PNS yang berkeliaran di luar Tempat Kerja pada jam-jam kantor --- ada organisasi yang terdiri dari 5 orang, tetapi yang duduk menanti di kantor, hanya seorang. Pada hal aset dan fasiltas yang disiapkan untuk bekerja, bernilai Milyaran, sebagai contoh (itu bisa disaksikan di kantor-kantor di Jakarta).
- Ada Instansi yang tidak mengerjakan Job Contents-nya (dengan jumlah pegawai yang mungkin juga berlebihan) --- malah mempekerjakan Petugas (dengan kontrak atau sewa pakaian dinas ?) diberbagai kepentingan publik --- di jalan raya, di pasar, di pelabuhan, di perbatasan, di kantor-kantor --- sebagai contoh, ada pejabat PNS, memelihara juru tik (komputer) mengerjakan kepentingan publik --- pungutan liar dilakukan, seolah-olah untuk membiayai si “Petugas itu”. (Jadi Kantor dan pakaian Dinas dijadikan alat untuk “menadahkan tangan pengemisan dan pemungutan liar --- lebihnya tentu untuk si PNS). Ini secara nasional merugikan multi-dimensi kepentingan Ekonomi dan Budaya Indonesia
Segera lakukan Job Evaluation --- Semua Organisasi pelayanan publik, Job contents-nya diklasifikasi :
a.Pokok, dilakukan PNS potensial dan ber-integritas tinggi;
b.Penunjang, dilakukan oleh PNS Redundant (akan dipensiun dini atau sesuai jadwal) --- Job ini di-evaluasi; tergolong Job Non-contents --- segera hapus, dikontrakan.
Tujuan action di atas plus lain-lain; adalah Organisasi Pemerintahan yang Rational --- dedikasi dan kinerja PNS yang terukur dan terhormat. APBN dan APBD rational aman --- tidak ada lagi pelayanan publik yang tidak terukur dan jalur organisasi bayangan untuk pungutan liar yang membebani masyarakat dan perkenomian nasional.
