Mohon tunggu...
KOMENTAR
Sosbud

Sumpah Palapa ; Indonesia periode 2009-2019 situasi di Majapahit Abad XIV[Kesadaran Nasional -35]

12 Juni 2011   03:30 Diperbarui: 26 Juni 2015   04:36 391 0

Konon Sejarah cendrung berulang kembali --- Sumpah PalapaMahapatih Gajahmada --- membicarakan diktumnya; mempersatukan Nusantara, membrantas Korupsi dan Mencapai Kemakmuran dan Keadilan Sosial bagi Rakyat Nusantara.Persis !

Penafsiran buah Palapa yang pahit itu ---diawal pelaksanaan Sumpah berarti, Sang Mahapatih bersedia memakan buah palapa yang pahit itu untuk mencapai Diktum.Mahapatih yang berjiwa Negarawan --- bersedia menjalani Sikap Moral yang pahit, tidak tergoda pada peri kehidupan koruptif pada saat itu di Majapahit.

Di Indonesia pada periode 2009 dimulainya Kampanye : Tolak Korupsi, sebagai taktik --- tetapi juga taktik mendukung Strategi menghimpun Kekuatan Modal dan Politik untuk melanggengkan Kekuasaan ----perhatikan dan amati Indonesia-kita saat ini.Korupsi, Politik dan Strategi Melanggengkan Kekuasaan menjadi satu.

Indonesia saat ini secara Demokratis segera memerlukan Sumpah Palapaseorang Negarawan kelas Mahapatih Gajahmada .

Pada saat Gajahmada akan mengemban tugasnya --- keadaan Majapahitmirip Indonesia saat ini. Faksi dan Fraksi para Kaum Bangsawan ingin tetap melakukan intrik untuk memperebutkan Kekuasaan di Majapahit.Kekuatan-kekuatan politik saling menyandera dan menelikung lawan-nya. Budaya Koruptif memperkaya diri dengan andalan kolusi dan konspirasi --- yang memperlemah kemampuan Negara.  Persis saat ini di Indonesia.

Rakyat Majapahit membunuh “Kelompok Kuti “ yang ingin merebut daulat kerajaan, atas Komando Gajahmada --- kemudian Gajahmada, figur rakyat yang menjadi Pimpinan,membawa Rakyat ke Desa Bedander, menemui Sang Prabu , dalam Pengungsian--- untuk kembali menjalankan pemerintahan yang benar.Pada saat itu sebenarnya rakyat di Majapahit terdiri dari Kasta-kasta Rendahan --- kaum miskin Sudra, papa derita; sedang para Bangsawan dan Raja adalah, para penganut Hindu Syiwa, sebagai Kaum Brahmana, Kesatria dan Waisya --- sejak semula susunan politik di Jawa adalah, Rakyat sebagai Kawula Taklukan !

Ada pula Rakyat yang digolongkan Orang Urakan , manusia tanpa Kasta --- tergolong para Paria, rakyat jelata.. Filosofi Rakyat sebagai Kawula Taklukan --- rupanya dalam tekno-struktur Demokratisasipertumbuhannya sampai kini, di Indonesia --- hakekatnya Rakyat Indonesia diperlakukan sebagai Taklukan.Sistem, Prosedur, Metode dan --- kinerja perpolitikan, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyaratan/Perwakilan --- dengan pengejawantahan Rakyat sebagai Kawula TaklukanSetelah mereka di Sumpah --- Rakyat menjadi terasing. Tidak ‘nyambung dalam kaitan Kedaulatan Rakyat.Bagaimana ini ?

Kembali ke Pranata demikian di Majapahit saat itu --- adalah gambaran sosial-politik mayoritas Rakyat Miskin Indonesia saat ini --- mereka pemilik Suara yang menentukan, tetapi mereka adalah Kawula Taklukan para Bangsawan Elite yang berkuasa di Lembaga-lembaga Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif, serta para Birokrat yang memegang Wewenang dan Kekuasaan --- merekalah yang menjadi para Kasta Brahma, Kesatria, dan Waisya --- yang berwewenang.

Rakyat hanyalah pemilik Hak Suara dan Penadah Kinerja mereka.Kekayaan dan APBNBangsa itu dikuasai mereka sebagai Wali Amanat.

Bagaimana Rakyat mengontrolnya ?Semua Prinsip Management ditangan mereka.

Logika sistemik --- adalah Lembaga Legislatif-lah yang bertindak mengendalikan, mengawasi Pemerintahan, dan mewakili Kepentingan Rakyat banyak. Dari Manajemen Pemerintahan Lembaga-lembaga Ekskutif, seharusnya-selayaknya dihasilkan Kebijakan dan Kinerja yang membuat Rakyat bungah, Rakyat Gemuyu, Rakyat Puas --- hasil kerja Ekskutif adalah Kepuasan. Itu pengertian Modern.

Kapan Rakyat memperoleh Kepuasan ?Dalam setiap kurun Satuan Waktu, Satuan Periode --- dengan Rationalisasi APBN !

Kalau tidak tercapai kepuasan Rakyat, berarti Pemerintahan itu Gagal !

Memperhatikan dan mengamati Kerusakan Sosial-politik di Indonesia, yang digerogoti Budaya Korupsi --- Rakyat pantas menyampaikan Appeal Kerakyatan :

  1. DPR-RI agar menjalankan Fungsi Konstitusional-nya Pasal 20A Undang-undang Dasar 1945 Amendemen
  2. Para Pemimpin diluar Parlemen dan Pemerintahan : Berbicaralah tentang Kebenaran dan Keadilan untuk Negeri-mu ini !
  3. Pemimpin Muda tampil-lah dengan Gerakan Moral untuk memperbaiki keadaan, secara demokratis dan Pancasilais.
  4. Partai-partai yang ada di Parlemen dan yang diluar Parlemen, agar membubarkan Koalisi yang tidak efektif bagi demokratisasi dan pelaksanaan proses Check & Balance Kekuasaan di Indonesia
  5. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera agar menjadi Partai Pelopor melakukan Perubahan sampai selesai periode hingga 2014.
  6. Bakal Calon Presiden Indonesia 2014 haruslah Negarawan yang berjiwa Sumpah Palapa --- bermoral bersedia memakan Palapa yang pahit, bersedia hidup pahit bersama Rakyat --- untuk mewujudkan Cita-cita Undang-undang Dasar 1945 Amendemen.
  7. Berantas dengan tegas Budaya Korupsi mulai sekarang juga.

Indonesia saat ini membutuhkan Negarawan, yang mampu memberantas Budaya Korupsi, menegakkan Kekuatan untuk Melestarikan dan memperkembangkan NKRI.

Seperti Sang Maha PatihGajahmada --- Seorang Rakyat yang menjadi Pemimpin.Rakyat adalah yangmenjadi Unsur Negara !

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun