Berbagai problema yang kerap ditemukan dilapangan oleh Pekerja Migran Indonesia(PMI) dan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) Tak kunjung selesai. Sehingga YPTKIS tersebut dibentuk pada september 2019 lalu dengan dasar banyak permasalahan PMI, TKI, yang harus terselesaikan, rasa peduli terhadap migran baik dalam dan luar negri membuat YPTKIS ini berhasi terbentuk diseluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat(NTB). Mulai dari Bima, Dompu, Sumbawa barat, Sumbawa Besar, Lombok Timur(Lotim), Lombok Tengah(Loteng), Lombok Barat(Lobar) Kodia Mataram.
Sehingga setelah terbentuknya koordinator YPTKIS di setiap kabupaten/kota di NTB dapat mempermudah jaringan akses pekerja migran yang bermasalah disetiap kecamatan dan desa yang ada di NTB. Agar lancarnya aktivitas dari para pmi dan tki tanpa ada kendala.
"Agar bisa terkontrol dan terkendali dari permasalahan-permasalah baik khasus yang tidak terselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi(Disnaker) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) tentu atas kerjasama dari lembaga tersebut. Jadi Yptkis punya tugas kunci yakni sifat kontrol kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)"ujar Ketua Umum YPTKIS DPP NTB, Henly Sunardi DM dikantor YPTKIS.
Dengan koordinator YPTKIS yang sukses terbentuk dan beroperasional di NTB, sejak lahirnya Yayasan tersebut hingga sukses menjalankan visinya sehingga YPTKIS hadir sebagai mitra pemerintah untuk melakukan edukasi, sosialisasi pemberdayaan di seluruh provinsi di NTB.
" Intinya setiap koordinator kecamatan dari desa yang terkendala permasalah PMIA, TKI di desa baik yang pulang dari luar negeri yang bersalah, disitulah kita mengedukasi dan mengadakan pemberdayaan pelatihan. Sudah terbentuk juga koperasi Yayasan Syariah Peduli Ketenagakerja Sejahtera untuk membantu PMI purna dengan pelatihan-pelatihan" tambahnya.
Setiap pengurus yang ada memiliki yayasan. Sehingga semenjak kehadiran YPTKIS, respon positive dari pemerintah yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di YPTKIS tersebut.
