Dalam kesejarahannya Brimob (Brigade Mobile) merupakan korp kepolosian khusus bentukan
penjajah Jepang sebagai Pasukan Polisi Istimewa yang lebih dikenal dengan Tokubetsu
Keisatsutai. Pada dasarnya Brimob memliki tugas Kamtibnas khusus dari Polri yang bersifat
urgensi dan militeristik (kedaruratan).
Harapan Negara dengan adanya dan semakin kuatnya Korp Brimob hal-hal yang sifatnya ancaman
dari dalam negeri dapat tertangani secara cepat oleh kepolisian, seperti huru-hara dan sparatisme.
Brimob memiliki catatan panjang pencapaian pengendalian keamanan di Indonesia, selama masa
revolusi ada banyak operasi militer yang melibatkan Brimob, salah satunya pelucutasn senjata
tentara Jepang dan penumpasan pemberontakan pasukan DI/TII Jawa Barat.
Hanya seja sekarang kita lebih sering melihat kegagahan Brimob disaat berhadapan dengan rakyat
saat penegakan proses demokratisasi. Pengerahan pasukan Brimob pada momenmomen aksi
demontrasi menjadi upaya kepolisian dalam memukul mudur paksa massa demonstran secara
refresif, tidak jarang Brimob menyemprotkan air dari mobil barrcuda dan menembakan peluru gas
air mata ke arah massa aksi.
Mako Brimob akan dibangun Di Kecamatan Ciampel - Karawang
Sekitar 300 Ha lahan telah dipersiapkan untuk pembangunan Mako Brimob juga sebagai sarana
latihan tembak. Lahan tersebut berada di atas Desa Kuta Mekar dan Parung Mulya Kec. Ciampel
lokasinya tidak jauh dari kawasan Industri.
Rakyat Karawang pernah memiliki catatan kelam berhadapan dengan ribuan Brimob ketika petani
Telukjambe mempertahankan lahan garapannya yang dirampas oleh perusahan swasta, massa aksi
petani disemprot dan ditembak peluru gas air mata secara brutal oleh Brimob. Kepolisian dalam
hal ini lebih berpihak pada korporasi dibanding kepada rakyat sebagai pemangku tertinggi
kebijakan di negeri ini.
Rencana pembangunan Mako Brimob di Kecamatan Ciampel secara spesifik belum memiliki
urgensi keberpihakan kepada rakyat. Pembangunan yang direncanakan berdekatan dengan
Kawasan Industri diindikasikan lebih pada pengaman modal capital. Kontrtadiksi kaum pekerja
dengan kaum pemodal kadang berujung pada aksi demontrasi, yang kemudian kondisi tersebut
membutuhkan penanganan keamanan secara cepat dari kepolisian.
Kita sadar rezim sekarang orientasi kebijakannya cenderung berpihak pada investasi dibanding
pada kelas pekerja, omnibus law adalah salah satu produk rezim yang tidak pro terhadap rakyat.
Kebijakan-kebijakan pro investasi tentunya perlu pengawalan ketat, rezim akan lebih memilih
cara-cara refresif dalam mengendalikan proses demokratisasi rakyat. Dalam hal ini rezim perlu
menempatkan pasukan pengamanan yang lebih besar di area investasi dengan dibangunnya Mako
Brimob di Kecamatan Ciampel.
Nasib petani penggarap yang tanah garapannya akan dibangun Mako Brimob
Pada tahun 2014 lahan garapan petani desa Kutamekar yang direncanakan dibangun Mako
Brimob masuk pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Reforma Agraria merupakan
agenda besar Negara Indonesia pasca kemerdekaan sebagai penataan keadilan pertanahan untuk
