Sebelum pemilu dan sesudah pemilu ke 13 di Malaysia pada 5 Mei 2013, yang disebut Pilihan Raya Umum 13 (PRU 13), JK bolak balik ke Malaysia untuk mendamaikan kedua pemimpin negeri jiran yang berseteru. JK diminta kedua pemimpin Malaysia itu untuk menjadi mediator. Siapapun yang menang dalam pemilu harus diterima. Motivasi JK, tidak ingin melihat Malaysia pecah gara-gara pemimpinnya berkelahi pasca pemilu karena akan berakibat bumiputera di Malaysia menjadi lemah.
JK yang berteman baik puluhan tahun lamanya dengan Anwar Ibrahim dan Najib Tun Razak, menjadi penengah yang amat produktif dan sukses mendamaikan kedua pemimpin Malaysia itu, sehingga Anwar dan Najib bertemu pasca pemilu sambil minum kopi (ngopi), yang kemudian diberitakan media secara luas.
Masyarakat Malaysia dan Indonesia mensyukuri pertemuan silaturrahim kedua pemimpin Malaysia itu sebagai upaya rekonsiliasi dan peredaan ketegangan pasca pemilu.
Bahkan sempat muncul berita entah benar atau tidak bahwa Anwar Ibrahim ditawari jabatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, tetapi Anwar menolak.
Politik Kembali Bergejolak
Jasa baik JK yang berjaya mendamaikan Anwar Ibrahim dan Najib Tun Razak, akhirnya rusak berkeping-keping.
Pasalnya, Anwar Ibrahim melihat peluang untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, bisa megikuti jejak Mahmoud Ahmadinejad, sebelum menjadi Presiden Iran, menjadi Walikota Teheran, begitu juga Recep Tayyip Erdogan, menjadi Walikota Istambul, dan bahkan Anwar Ibrahim menyebut Jokowi dalam kampanye pendahuluan sebagai calon Dewan Undangan Negeri (DUN) di Selangor seperti diberitakan dalam YouTube.
Akan tetapi, pada saat yang hampir bersamaan Mahkamah Rayuan Malaysia menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada Anwar Ibrahim atas tuduhan melakukan liwat (sodomi) yang sudah diputus bebas oleh Mahkamah dua tahun lalu.
Putusan Mahkamah Rayuan itu dituding oleh Anwar Ibrahim dan para pendukungnya sebagai cara para pemimpin UMNO dan Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Datuk Najib Tun Razak untuk menghabisi karir politik Anwar Ibrahim yang dalam dua kali pemilu, kalangan opisisi (pembangkang) yang dipimpin Anwar Ibrahim memperoleh dukungan suara yang terus meningkat.
Akan tetapi, putusan Mahkamah Rayuan Malaysia itu, merugikan Mahkamah di Malaysia dan pemerintah Malaysia yang dipimpin Merdana Menteri Datuk Najib Tun Razak, karena rakyat Malaysia yang sudah berpendidikan pasti tidak mempercayai putusan Mahkamah Rayuan Malaysia sebagai putusan yang adil dan bebas dari campur tangan pemerintah Malaysia.
Putusan Mahkamah Rayuan Malaysia yang menghukum Anwar Ibrahim lebih banyak mudaratnya bagi pemerintah Malaysia daripada manfaatnya. Rakyat Malaysia akan semkin besar dukungannya kepada barisan oposisi, Anwar Ibrahim dan isterinya Datin Wan Azizah yang terpaksa menggantikan posisi Anwar sebagai calon DUN Selangar dalam pilihan raya sela.
Semoga rakyat Malaysia yang semakin terpolarisasi dalam perbedaan politik, tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan untuk kejayaan dan kemajuan rakyat dan negara Malaysia.
Musni Umar adalah Sosiolog, pakar hubungan Indonesia Malaysia
