Pada ha; hidup mewah telah menimbulkan banyak masalah. Pertama, korupsi merajalela. Korupsi dilakukan untuk memenuhi selera hidup mewah. Dengan gaji pejabat negara seperti menteri sebesar Rp 19 juta/bulan, jelas tidak cukup. Maka tidak heran, jika menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota parlemen (anggota DPR dan DPRD) banyak yang masuk buih karena korupsi dengan motif serakah (corruption by greed) utuk memenuhi hasrat hidup mewah.
Kedua, negara dililit utang. Akibat besarnya utang pemerintah Indonesia, maka setiap tahun pemerintah harus membayar cicilan bunga dan utang pokok yang terus meningkat jumlahnya. Sebagai contoh, akhir tahun 2013 pemerintah telah membayar cicilan utang pokok dan bunga lebih dari Rp 272 triliun. Akhir tahun ini pemerintah harus membayar cicilan utang pokok dan bunga lebih besar lagi dari tahun lalu. Jadi wacana memotong subsidi BBM begitu mengemuka, sementara tidak ada yang mempersoalkan besarnya cicilan utang dan bunga yang harus dipikul seluruh bangsa Indonesia.
Ketiga, defisit anggaran. Setiap tahun APBN kita mengalami defisit yang cukup besar. Untuk menutup defisit anggaran, maka pemerintah setiap tahun melakukan utang baru. Jadi negara kita sudah tidak obahnya gali lobang tutup lobang dan bahkan dengan utang baru sudah tidak mampu menutup utang lama dan bunga, tetapi para elit yang berkuasa tidak sadar-masih tetap mau hidup mewah untuk menunjukkan bahwa bangsa ini sudah maju. Pada hal penuh dengan utang yang bebannya dirasakan dengan derita rakyat.
Keempat, terus menambah utang. Sangat ironi, kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, yang sejatinya bisa menutup seluruh biaya Anggaran Pendapatan dan Belaanja Negara (APBN), tetapi amat menyedihkan, pemerintah terus berutang. Sebagai contah, Presiden SBY yang berkuasa selama 10 tahun, telah menorehkan utang pemerintah tidak kurang dari Rp 1700 triliun dengan tidak meningkat kesejahteraan rakyat. Kalau tidak ada perubahan mendasar dari pemerintah baru, maka hampir pasti akan terus menambah utang baru seperti yang dilakukan rezim SBY.
Kelima, kurang pembangunan. Kalau para pejabat di eksekutif, legislatif dan yudikatif hidup mewah, maka anggaran banyak terserap untuk membiayai kebutuhan para pejabat negara, sehingga pembangunan sangat berkurang. Akibatnya kehidupan rakyat bawah semakin lama semakin susah karena rakyat hanya bisa mendapat maafaat ekonomi kalau pembangunan banyak dilakukan
Hidup Sederhana
Rakyat hanya berharap Pak Jokowi dan Pak JK yang akan dliantik menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014 tetap hidup sederhana.
Dari hidup sederhana, diharapkan aparat di semua tingkatan menyesuaikan diri dengan hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, cukup dari gaji yang diterima tiap bulan, diharapkan tidak ada lagi korupsi untuk memenuhi selera hidup mewah. Ini tidak mudah, tetapi sudah merupakan tabiat menusia selalu meniru atau mengimitasi pada pemimpin tertinggi.
Kalau Jokowi tetap hidup sederhana, maka saya yakin aparatur negara di semua tingkatan, akan
mengikut. kalau atasan korupsi, maka bawahan akan ikut korupsi.
Semoga hidup mewah dengan korupsi, kita tinggalkan demi kemajuan seluruh bangsa Indonesia.
Allahu a'lam bisshawab
