Ancaman itu dipandang serius. Pertama, pimpinan DPR dan MPR dikuasai koalisi merah putih. Kedua, mayoritas anggota DPR dari koalisi merah putih.
Dengan demikian, apapun yang ingin dilakukan koalisi merah putih, akan mudah diwujudkan karena koalisi pendukung Prabowo-Hatta menguasai parlemen yaitu DPR dan MPR.
Kekisruhan yang sulit berujung di DPR, karena KMP tidak puas hanya menguasai pimpinan parlemen, tetapi juga ingin menguasai seluruh alat kelengkapan dewan seperti fraksi dan lain-lain.
Koalisi Indonesia hebat (KIH) menyadari bahaya yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK, jika KMP menguasai seluruh alat kelengkapan dewan, karena tidak saja pemerintah berada dalam kendali KMP tetapi mudah mengatur skenario untuk melumpuhkan pemerintah.
Ada yang menyamakan kondisi demokrasi di Indonesia, sama dengan Amerika Serikat, yaitu pihak oposisi (Partai Republik) menguasai parlemen, tetapi Presiden Amerika Serikat mempunyai senjata pamungkas yaitu “Hak Veto”, sementara di Indonesia, Presiden Indonesia tidak mempunyai “Hak Veto” dalam masalah anggaran, masalah Undang=Undang dan sebagainya.
Maka sebelum semuanya terlambat, KIH melakukan perlawanan dengan membentuk pimpinan DPR tandingan. Secara hukum sudah pasti salah, tetapi secara politik, langkah tersebut cukup cerdas untuk memaksa koalisi merah putih duduk bersama untuk berunding.
Akhiri Perpecahan
Sejatinya setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan telah dilantik Presiden dan Wakil Presiden baru, semua kekuatan di masyarakat dan di parlemen menyokong pemerintahan baru untuk bersama-sama membangun Indonesia yang masih porak-poranda.
Menyokong pemerintah tidak harus “yes men”, bisa beroposisi dan bertindak sebagai “penyeimbang” di DPR seperti yang sering dikemukakan, tetapi kesan di masyarakat sangat kuat bahwa koalisi merah putih dilestarikan keberadaannya dan didirikan di berbagai provinsi, bukan dalam rangka menjalankan fungsi parlemen secara baik dan bertanggung jawab, tetapi dalam rangka mewujudkan agenda tersembunyi (hidden agenda) untuk melengserkan Jokowi.
Oleh karena itu, wajar kalau publik menilai rencana interpelasi DPR terhadap Presiden Jokowi dan Wapres JK tentang kenaikan harga BBM adalah dalam rangka mewujudkan hidden agenda yaitu melengsekan atau menjatuhkan Jokowi.
Publik percaya, apapun yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK akan selalu dicari kelemahan dan kekurangannya. Karena bertujuan untuk melengserkan Jokowi-JK dari tahta kekuasaannya.
Bunuh Diri
Sebagai sosiolog, saya ingin mengingatkan supaya mereka yang terus berupaya melengserkan Presiden Jokowi supaya berhenti.
Pertama, mayoritas rakyat Indonesia berada dihati dan dibelakang Presiden Jokowi.
Kedua, mayoritas masyarakat Internasional sudah mengenal dan mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kalau upaya mendongkel Presiden Jokowi terus dilakukan dan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional mengetahui, maka mereka yang ingin melengserkan Presiden jokowi akan berhadapan dengan dua kekuatan besar tersebut.
Jika itu terjadi, maka akhirnya yang akan rugi dan korban adalah seluruh bangsa Indonesia. Bangsa ini akan menjadi lemah karena dipecah belah. Pihak luar akan mengeruk keuntungan dari perpecahan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, sebaiknya kebijakan menaikkan harga BBM tidak dipolitisasi apalagi berusaha menjadikan hak interpelasi untuk melengserkan Presiden Jokowi karena hal itu adalah tindakan bunuh diri yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman.
Allahu a’lam bisshawab
