Sejak memimpin Indonesia, Presiden Jokowi dan Wapres JK tetap menampakkan kesederhanaan. Keduanya tidak berubah dari pakaian, perkataan dan tindakan yang mencerminkan slogan “lebih cepat lebih baik”.
Kecepatan bertindak kedua pemimpin Indonesia itu, belum sepenuhnya bisa diimbangi para menteri seperti ketika terjadi longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, kebakaran pasar Klewer di Solo, dan ketika pesawat AirAsia jatuh, para menteri terkait, nampak kalah gesit dengan Presiden dan Wapres.
Maka walaupun para menteri baru dua bulan lebih memimpin kementerian, sudah mulai muncul penilaian di masyarakat, yang selayaknya dijadikan pemicu dan pemacu untuk bekerja lebih keras agar tidak kena resuffle (pergantian) dalam perombakan kabinet yang sewaktu-waktu bisa saja dilakukan jika para menteri tidak menunjukkan kinerja yang optimal dan memuaskan.
Oleh karena itu, mereka harus bekerja keras melaksanakan program Jokowi-JK yang sudah dikampanyekan dalam pemilu Presiden yang lalu. Tidak mudah bagi menteri yang tidak memiliki kepakaran dan pengalaman dalam bidang yang dipercayakan kepadanya, karena tidak ada waktu untuk belajar. Mereka harus bekerja dan langsung tancap gas, seperti yang dilakukan menteri Susi Pudjiastuti.
Era sekarang, sangat berbeda dengan era Orde Baru dan era sebelum Presiden Jokowi dan Wapres JK, sebab para menteri tidak hanya dituntut untuk bekerja keras, tetapi juga menjadi pelayan masyarakat.
Banyak Masalah
Sementara itu, sangat banyak masalah yang tidak pernah diselesaikan, yang bersumber dari pelaksanaan pembangunan yang membuat sebagian rakyat menjadi korban pembangunan. Walaupun jargon pembangunan sering dikumandangkan “pembangunan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”.
Akan tetapi, dalam kenyataan banyak sekali rakyat berkorban. Demi pembangunan, rakyat dipaksa menyerahkan tanah mereka dengan harga murah demi pembangunan. Pada hal setelah ditelusuri, tanah milik rakyat tidak jarang dipergunakan untuk membangun mall, hotel dan kepentingan swasta.
Para pejabat pemerintah berkolusi dengan pengusaha, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, rakyat dikorbankan. Praktik kongkalingkong antara para pejabat pemerintah dan pejabat negara dengan pengusaha terus berlangsung sampai di era Orde Reformasi.
Praktik kolusi antara para pejabat pemerintah dan pejabat negara di semua tingkatan, telah menyebabkan setidaknya terjadi 5 (lima) hal. Pertama, rakyat di semua tingkatan sangat rendah tingkat kepercayaannya kepada para pejabat pemerintah dan pejabat negara. Ini terjadi akibat para pejabat pemerintah dan pejabat negara, lebih banyak berpihak kepada pemodal daripada rakyat.
Kedua, tingkat kecurigaan rakyat terhadap aparat dan pejabat pemerintah serta pejabat negara sangat tinggi, sehingga menghambat jalannya pembangunan. Sebagai contoh, untuk penataan kota dan pembangunan kampung deret, sangat sulit mendapatkan tanah untuk kepentingan pembangunan, karena rakyat tidak percaya aparat pemerintah.
Ketiga, tingkat korupsi disemua tingkatan, samada di pusat maupun di daerah cenderung meningkat dan dilakukan hampir semua pejabat pemerintah serta pejabat negara.
Keempat, pembangunan semakin menciptakan kesenjangan ekonomi antar individu, antar golongan, antar wilayah, antar desa dan kota.
Kelima, pembangunan telah melahirkan ketidak-adilan ekonomi yang masif, karena melalui praktik kolusi dan korupsi, telah lahir orang-orang yang sangat kaya dari kalangan pengusaha dan penguasa.
Rakyat Banyak Berharap
Presiden Jokowi dan Wapres JK serta seluruh jajaran di pemerintahannya, sangat banyak diharap oleh rakyat jelata. Pertama, tidak korup, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat diwujudkan ditengah-tengah masyarakat.
Kedua, dekat dengan rakyat dan memihak ke rakyat jelata, terus ditunjukkan dengan banyak blusukan ke seluruh Indonesia, sehingga tahu persis keadaan rakyat bawah, yang kemudian diatasi oleh para menteri dengan baik.
Ketiga, sederhana, terus ditunjukkan Presiden Jokowi dan Wapres JK. Tidak hanya sederhana dalam baju, celana dan sepatu, tidak beli mobil baru, dan membangun kantor pemerintah, tetapi ditindaklanjuti para menteri, gubernur, bupati, walikota, dan para pejabat di semua tingkatan untuk hidup sederhana, tidak boros, dan bolak-balik ke Jakarta atau luar negeri.
Keempat, rendah hati. Semoga Presiden Jokowi dan Wapres JK tetap rendah hati. Semua golongan masyarakat dan agama di hormati dan dilayani dengan rendah hati dalam perkataan, tindakan dan perbuatan.
Kelima, tegas dan berani. Presiden Jokowi dan Wapres JK, telah menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam memimpin Indonesia. Keduanya tegas dan berani mengambil keputusan yang dipandangnya benar dan diperlukan, tidak lari dari masalah, seperti keberanian menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di wilayah Indonesia.
Inilah sebabnya, mengapa rakyat sangat berharap banyak kepada Presiden Jokowi dan Wapres JK. Semoga keduanya selalu sehat dan sukses memimpin Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.
Happy New Year.
Allahu a’lam bisshawab
