"Bagi kami yang merupakan bagian masyarakat, fenomena ini menyedihkan. Ada seorang ibu meninggal dunia, saat antre minyak goreng. Padahal informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional," ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat dijumpai usai bertemu anggota DPR RI Fraksi Golkar di Kantor DPP LDII, Jakarta (14/3).
Menurutnya, apabila kebutuhan minyak goreng dalam negeri telah cukup, maka yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan jalur distribusi minyak goreng.
"Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah," imbuhnya.
Ia mengatakan, pengawasan yang ketat di titik-titik distribusi sangat penting, "Karena lama-kelamaan, masyarakat yang panik bisa menciptakan rush, sehingga berani melanggar, memberanikan diri menyimpan yang sebenarnya juga sedikit. Tapi kalau masyarakat yang menyimpan jutaan tentu minyak goreng yang tersimpan juga otomatis jadi banyak," ujar KH Chriswanto.
KH Chriswanto berharap pemerintah melakukan upaya pengawasan terutama di titik distribusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, "Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean," katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk bersabar dalam menghadapi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng saat ini. Dan juga pemerintah harus lebih teliti, dengan demikian harapannya antara pemerintah dan masyarakat dapat tumbuh kerja sama dalam mengatasi permasalahan minyak goreng.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko mengungkapkan data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), pasokan crude palm oil (CPO) untuk minyak goreng melebihi total produksi. "Tapi persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen diekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri?," tukasnya.
Singgih meminta pemerintah meningkatkan pasokan sebanyak 40 persen untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng secara nasional. "Bila masih langka, ya kami meminta pemerintah menghentikan ekspor sampai kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi," ujarnya. Indonesia sebagai penghasil CPO nomor satu dunia, tentu sangat disayangkan bila sampai terjadi kelangkaan minyak goreng.
Senada dengan KH Chriswanto Santoso, Singgih meminta pemerintah memperbaiki sistem pengawasan dan pemantauan rantai distribusi minyak goreng.
"Jangan sampai jatah 30 persen di dalam negeri, ternyata ada penyelundupan ke luar negeri hingga 40 persen," kata Singgih.
Menurutnya, pengusaha pasti menginginkan keuntungan yang besar. Terlebih lagi harga CPO dunia saat ini sedang tinggi-tingginya.
"Pengusaha maunya begitu, tapi pemerintah juga meminta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kasarnya, mereka berbisnis di atas tanah negara, jadi memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri," ujarnya.
Karakter Gotong-Royong Mulai Pupus
Anggota Komisi VIII DPR RI Maria Endang Astuti mengatakan kelangkaan minyak goreng ini diduga ditahan oleh para pengusaha pengolah CPO. Imbasnya minyak goreng sulit ditemukan di pasar. Hal itu menandakan hilangnya jiwa gotong-royong bangsa.
"Bila kebutuhan yang mendesak mereka tidak berpikir lagi untuk saling menghormati, saling membantu dan mengasihi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kini nilai gotong royong sudah mulai sirna. Hal ini, tentu harus segera dibenahi," ujar Maria.
Ia menuturkan, karakter bangsa yang gotong royong seharusnya jangan sampai hilang dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan gotong-royong itu, masalah bangsa bisa menjadi ringan, "Karakter bangsa ini, pembentukan utamanya adalah dari pendidikan agama," ujar Maria.
Ia mengingatkan pemerintah, bahwa membangun karakter bangsa itu dapat dimulai dari Kementerian Agama, "Sehingga karakter orang yang berbuat kejelekan dapat ditanggulangi. Contohnya, Tidak ada lagi kekejaman anak sampai membunuh orang tua dan tidak ada pemerkosaan," ujarnya.
Ia melihat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah pihak yang harus fokus meningkatkan pendidikan agama, agar dapat mengembalikan jati diri bangsa yang sudah mulai menghilang. (m)
