Dua hal yang menjadi pesan Presiden Jokowi tersebut telah dilaksanakan oleh warga LDII di seluruh Indonesia.
Berkaitan dengan vaksinasi, Ketua DPP LDII, KH Chriswanto Santoso didampingi Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya menerima suntikan vaksin booster di Padepokan Persinas ASAD, Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Jakarta Timur, Rabu (9/3).
Chriswanto mengatakan, para ulama LDII menilai vaksin booster merupakan salah satu ikhtiar untuk meningkatkan kekebalan tubuh sebagai upaya terbentuknya herd immunity. Dengan tercipta herd immunity, aktivitas masyarakat kembali normal yang berdampak pada pulihnya ekonomi. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah mencabut aturan PCR dan Antigen bagi pelaku perjalanan domestik sehingga semakin dekat Indonesia untuk mengakhiri masa pandemi.
"Saya kira peraturan itu dicabut bagus. Tapi saya berharap pemerintah selalu mengevaluasi semua keputusan yang diambil. Saya mengatakan bagus karena ini akan meningkatkan kembali ekonomi Indonesia. Tentu pemerintah mengambil suatu kebijakan pasti ada ukuran tersendiri. Ukuran bahwa masyarakat sudah mencapai herd imunity," ujarnya.
Ia mengingatkan, agar pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan masyarakat, meski vaksinasi booster terus digenjot sebagai senjata pelengkap untuk pencegahan Covid-19.
"Tentu harus selalu ada evaluasi dari pemerintah, jangan sampai terjadi gelombang keempat. Kemarin gelombang ketiga sudah melampaui gelombang kedua, namun karena penanganannya lebih baik sehingga Bed Ocupation Room (BOR) di rumah sakit tidak sampai terlampaui dari gelombang kedua. Ini artinya, kita semakin mampu menangani laju penyebaran Covid-19," jelasnya.
Chriswanto meminta masyarakat, khususnya warga LDII untuk tidak mudah termakan berita hoax terkait vaksinasi dan selalu menerapkan protokol kesehatan ketat. Menurutnya, jika masyarakat tidak bersedia divaksin booster maka akan mengganggu upaya-upaya pemulihan ekonomi. Hal itu juga mengancam terhadap kesehatan diri sendiri juga membahayakan orang lain.
"Jangan sampai melonjak lagi, itu akan mengganggu roda perekonomian. Kita dibebaskan, terbuka tapi tetap harus terkontrol dan terapkan Prokes. Sehingga betul-betul kesehatan warga bisa terjamin dan ekonomi bisa kembali bangkit," tambahnya.
Chriswanto menceritakan saat dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi, pihak LDII sangat mendukung pemerintah untuk mensosialisasikan dan melaksanakan vaksinasi booster. Ia menyatakan bahwa LDII siap mensukseskan pelaksanaan vaksinasi booster bekerjasama dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Dinkes dan pihak terkait.
Ia menyebut pencapaian vaksinasi dosis 1, dosis 2 dan dosis 3, di sentra vaksin Ponpes Minhaajurosyidin mencapai lebih dari 100.000 orang.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Sukma Aditya Putra mengatakan, antusias warga dalam mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Ia mengaku, pihaknya telah melaksanakan vaksin booster sejak awal Januari.
"Vaksin ini adalah wujud ikhtiar kita dalam mencegah penularan Covid-19, tujuannya untuk membentuk kekebalan pasif. Meski ini pasif, tapi efeknya sama dengan kalau orang itu terpapar Covid-19, yang nantinya akan menciptakan kekebalan tubuh," ucapnya.
Ia menjelaskan, vaksinasi booster dapat meminimalisir gejala saat terpapar. Namun tetap dibarengi prokes meski telah disuntik vaksin booster sekalipun. Jika kedua hal tersebut diterapkan maka kekebalan tubuh masyarakat akan tercipta dengan sempurna.
"Jika masyarakat semuanya sudah divaksin maka akan tercipta kekebalan kelompok. Pada saat ada yang terpapar, virus tidak langsung tersebar karena sudah tercipta kekebalan kelompok, meskipun dengan divaksin tidak 100 persen langsung kebal. Maka, vaksin perlu dikombinasikan dengan prokes," ungkapnya. (m)
