Membaca laporan ini, sambil sedikit senyum, melintas dalam pikiraan di antara riak air di pantai Kota Jayapura, pertanyaan ringan kenapa bangsa ini masih saja tetap berwatak kagetan dan responsif. Terelebih, jika membaca mengenai alasan pencabutan itu, sebagaimana ditulis Kompas.com, organisasi pemrotes ini menilai film AGK menimbulkan kesan negatif atas Karawang. Pencantuman nama Karawang, goyang Karawang, dan tari jaipong dinilai tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Karawang.
Kagetan, karena saya memikirkan, proses produksi film ini sudah berlangsung cukup lama, tentunya, sebelum ditayangkan. Dan saya yakin semua kita yang mengikuti media sudah hampir semuanya mendengar, karena proses pembuatan film ini, menyembul ke permukaan berbarengan dengan terjadinya konflik antara dua aktor utamanya, Julia Perez dan Dewi Persik. Pertanyaannya, kenapa ributnya baru sekarang?
Saya berpikir jauh ke depan, jika Lembaga Sensor Film (LSF) memenuhi tuntutan dengan alasan yang diajukan pemrotes, gelaplah sudah dunia kreatif di negeri ini. Sebuah preseden buruk, yang akan terus menghantui dunia para pegiat sastra, penulis novel dan pelaku perfilman. Mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa dalam proses kreatifnya. Pasalnya, jika kita hendak membuat sebuah karya yang mencantumkan sebuah nama daerah, sebuah tradisi, atau karya seni tradisi yang lain, maka sang pembuat karya harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Alamak..., apanya jadinya?
Bagi saya, LSF harus tetap bertahan untuk tidak mencabut izin peredaran film ini, kecuali dengan alasan yang lebih rasional dan tidak mengada-ada, dan tidak menjadikan potensi di masa depan yang akan mempersulit dan mematikan dunia kreatif di negeri ini.
Itu saja, dan saya kembali menikmati rengengan riak ombak di pantai Kota Jayapura, yang seakan berbisik membenarkan saya, "memang, bangsa kita masih kagetan."
