Sebagai informasi bahwa dialog tersebut bertema 'Polarisasi agama, polarisasi politik dan SARA pada Pemilu serentak 2024'.
Dalam dialog tersebut turut hadir ketua DPD GMNI NTB , Al Mukmin Betika,Ketua KMHDI NTB Ni Putu Virgi, Ketua LMND NTB Rohman Rofiki, Ketua PC PMII Kota Mataram Wahyudin Safari, dan Ketua Badko HMI MPO BALI NUSA, Abdul Halik.
Selain itu, hadir pula Komisioner Bawaslu Hasan Basri, Staf Pengajar Ilmu Politik UIN Mataram Dr Ihsan Hamid, Ketua PW KAMMI NTB Amri Akbar, Ketua Badko HMI DIPO NTB Rahmad Jayadi Pratama, Ketua LMND Mataram Yusran, dsn Presiden Mahasiswa Univ. Pendidikan Mataram (Undikma) Dewi Devita Putri.
Dialog yang juga dihadiri oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Mataram Hendriawan, Ketua KAMMI Mataram Khaerul Muamalah, Pengurus BEM Univ. Mataram (Unram) turut diramaikan 50 peserta.
Dalam sambutannya, ketua DPD GMNI NTB , Al Mukmin Betika mengaku jika acara tersebut terlaksana berdasarkan keresahan dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang.
"Acara ini terlaksana berdasarkan keresahan akan peran pemuda dan bagaimana mengawal tentang kedewasaan mengawal pemilu," ungkap Al Mukmin.
"Pemilu dimasa depan harus harus berdasarkan mengedepankan keadilan dan tugas pemuda menjadikan pemilu yg bersih dan dan keluar dari pemilu kelam , politik yang tidak memecah belah , politik yang lahir dan tumbuh dari rakyat itu sendiri," sambungnya.
Sementara itu, narasumber pertama yakni Hasan Basri yang merupakan Komisioner Bawaslu NTB mengaku jika dirinya sangat bersemangat untuk hadir.
"Berkepentingan untuk hadir karena semakin banyak hadir di kegiatan seperti ini artinya lebih banyak melakukan gaung pemilu ke masyarakat luas dengan harapan banyak orang yang mengawas pemilu," ungkap Hasan
Hasan juga mengaku terdapat 4 objek yang akan diawasi pihaknya, wajib harus diawasi. Bawaslu.
"Bawaslu membutuhkan rekan untuk mengawas semua kegiatan pemilu ini dan itulah pentingnya bawaslu bermitra dengan mahasiwa dan lembaga lain seperti saat ini," lanjut Hasan.
Hasan juga berharap dengan adanya dialog tersebut bisa melahirkan gebrakan untuk memfinisikan 4 obyek diatas.
"Partisipasi dari OKP yang ada di NTB ini sangat diharapkan dengan berperan dalam pengawasan pemilu sehat," timpalnya.
Narasumber kedua, Dr Ihsan Hamid mengatakan bahwa agenda reformasi sangat penting dikawal oleh organisasi kepemudaan.
"Dan peran penting dari pemuda di NTB dipertimbangkan karena secara intelektual, sangat bagus," jelas Ihsan.
"Cendrung mencoba membangun demokrasi subsktural ditengah pemuda atau ditengah kampus bahkan ditengah kaum milenial NTB," sambungnya.
Menurut Ihsan, selama 32 tahun berlalu, peserta pemilu hanya terdiri dari 3 peserta. Hal itu kata dia, membuat sistem pemilu menjadi buram dan belum adanya inisiasi perbaikan.
"Berkaca dari kondisi ini kemudian proses pemilu diinstalisasi menjadi pemilu seperti saat ini dan untuk itu pemuda adalah memiliki peran penting dalam jalannya pemilu," bebernya.
"Politisasi SARA itu masuk melalui demokrasi kebablasan dan kondisi itu bisa tetap terjadi jika semua kita tidak mengawasi pemilu dengan gerakan cekat dan tepat melalui digitalisasi," imbuhnya.
Diketahui bahwa jumlah pemilih milenial di NTB berjumlah 54, 2 persen dari 3 juta DPT. Kata Ihsan, hal itu membuktikan pemilih milinial ini sangat menentukan arah pemilu 2024.
"Sehingga pemilih milenial ini secara langsung mampu memproduksi beberapa hal yang baik dan tidak baik," tutur Ihsan.
"Untuk itu penting bermedsos secara aturan dan baik. Pemuda penting menjadi Agen pencegahan dalam bermedsos untuk menjadikan pemilu bersih dan baik," imbuhnya.
