Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digalakkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur untuk dapat mempercepat kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik ambisi besar tersebut, muncul kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan terkait dengan dampaknya terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kasus yang terjadi di Rempang Batam dan PIK Tangerang menjadi contoh konkret bagaimana PSN berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama dalam hal hak atas lingkungan hidup yang layak, hak atas tanah, dan hak atas kehidupan yang bebas dari penggusuran paksa.
KEMBALI KE ARTIKEL
